Upaya Ambil Alih Paksa Demokrat Dinilai Pola Kolonial di Era Milenial

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin 1 Februari 2021 mengungkapkan masih berlanjutnya praktik pecah belah dalam perpolitikan di Indonesia. Kejadian ini dinilai bukan pertama dan terakhir terjadi di Indonesia.

"Ini bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir," ujar master komunikasi Politik dari London School of Economics. Diska Putri Pamungkas dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Diska menandaskan upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat perlu dilihat dari kacamata yang lebih besar. “Setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini, sulit untuk melihatnya sebagai kebetulan ketika isu perpecahan internal berulang kali terjadi pada partai-partai politik lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Sebagaimana yang diobservasi Saiful Mujani, Burhanudin Muchtadi, Pangi Chaniago, dan banyak peneliti politik lainnya, Diska mengungkapkan pengambilalihan parpol memiliki pola tertentu seperti membenturkan faksi utama dengan kader yang sudah dipecat, penyelenggaraan kongres luar biasa yang dipaksakan, diikuti dengan pengesahan pihak yang berwenang.

"Pola ini terjadi berkali-kali sebelumnya. Ada perseteruan Djan Faridz dengan Romahurmuziy di PPP, kubu Amien Rais dengan Zulkifli Hasan di PAN, Tommy Soeharto di Partai Berkarya, Anis Matta di PKS, perpecahan di Golkar, dan sejumlah partai politik lainnya. Kalau ditarik lebih jauh kebelakang, lahirnya PDI-P merupakan respon dari upaya intervensi yang dilakukan rezim Orde Baru pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI)," ujar dia.

Diska mengungkapkan dinamika internal dalam organisasi partai politik wajar terjadi, sebagaimana terjadi juga pada organisasi-organisasi lain, baik sipil maupun militer. Tapi jika friksi internal terjadi secara berbarengan dalam rezim kepemimpinan politik tertentu, friksi ini bisa jadi adalah gerakan terstruktur untuk melanggengkan kekuasaan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: