Isu Kudeta Demokrat, Moeldoko: Jadi Pemimpin Jangan Mudah Baper

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa. Dia menegaskan, mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pemgambil alihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Dia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat. Dia mengklaim juga melibatkan pejabat lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Bahkan, dia kembali mengklaim dan tak menyebutkan nama, gerakan pelengseran tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi," jelas AHY.

Untuk mendapatkan kepastian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menelisik kebenaran informasi tersebut, AHY menyurati Presiden Jokowi.

"Tentunya kami tak mudah percaya dan mengedepankan azas praduga tak besalah, oleh karena itu, tadi pagi saya sudah kirimkan surat resmi kepada Yang Terhormat Pak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," kata dia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkap, sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, sosok tersebut adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," tulis Herzaky dalam siaran pers resmi diterima, Senin (1/2/2021).

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," imbuh dia.