Maqdir Ismail Minta KPK Hapus DPO Sjamsul Nursalim, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menghapus status daftar pencarian orang (DPO) terhadap kliennya Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Hal tersebut dikatakan Maqdir sekaligus menanggapi pernyataan KPK yang akan membuat Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menangkap para buron. Menurut Maqdir, jika Satgas Khusus KPK dibentuk untuk menangkap Sjamsul dan Itjih Nursalim, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum.

"Adalah tidak tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum, kalau Satgas KPK mencari orang dalam DPO terkait kasus yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas, atau tidak melakukan perbuatan pidana menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Maqdir dalam keterangannya, Minggu (24/1/2021).

Sjamsul dan Itjih merupakan buronan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dalam perkara yang sama, Mahkamah Agung (MA) melepas Syafruddin Arsyad Temenggung dari jerat hukum. Dalam amarnya, MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan pelanggaran dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI, namun menurut MA perbuatan Syafruddin tidak masuk dalam ranah pidana.

Maka dari itu, Maqdir menyatakan Sjamsul dan Itjih Nursalim sejatinya dibebaskan dari kasus tersebut lantaran MA membebaskan Syafruddin dari segala tuntutan.

"Penetapan tersangka terhadap SN (Sjamsul) dan IN (Itjih) sudah tidak valid, karena perkara beliau berdua itu berasal dari penetapan SAT (Syafruddin) sebagai tersangka," kata Maqdir.

Dalam dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan KPK terhadap Syafruddin l, KPK menyebut Syafruddin melakukan tindak pidana bersama-sama dengab Dorojatun Kuntjoro, Sjamsul, dan Itjih. Namun MA membebaskan Syafruddin. Maka sejatinya menurut Maqdir, penetapan tersangka terhadap kliennya batal dengan sendirinya.

"Putusan (MA) ini secara hukum bermakna dugaan terhadap Dorojatun Kuntjoro, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sehingga status tersangka yang terlanjur disematkan kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim otomatis gugur demi hukum," kata dia.

Maqdir mengatakan, pimpinan KPK tak perlu ragu untuk menjalankan putusan MA tersebut. Menurut Maqdir, jika KPK memaksa meneruskan kasus kliennya, maka ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jika penghentian penyidikan dan penghapusan status DPO tidak segera dilakukan, maka timbul potensi pelanggaran HAM oleh negara terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Penghentian penyidikan juga akan menjadi bukti bahwa KPK menjunjung tinggi hukum dan menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara adil dan benar," kata Maqdir.

Saksikan video pilihan di bawah ini: