PKS Tak Setuju RUU BPIP Masuk RUU Prolegnas Prioritas 2021

20161006-Ali-Mardani-Sera-HEL — Ali Mardani Sera (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) masuk Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini mendapat pertentangan dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Dia menuturkan, jika dibahas akan akan memicu kegaduhan di masyarakat.

Polisi di Surabaya Diduga Cabuli Anak Tiri, Sahroni DPR Minta Diusut Tuntas
Industri Asuransi Hadapi Tantangan Berat, Wakil Ketua Komisi XI Puji Langkah PT Reasuransi
Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU Pemilu

"Khawatir akan menimbulkan kebisingan, kegaduhan yang tidak perlu lagi," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (15/1/2021).

Menurut dia, dengan mengeluarkan RUU BPIP dari Prolegnas Prioritas 2021, pemerintah bersikap bijak.

"Mestinya pemerintah bijak dengan mendrop RUU HIP atau BPIP. Keduanya punya persepsi yang negatif di masyarakat. Akan banyak kecurigaan membahas kedua RUU," ungkap Mardani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh temui pimpinan Partai PKS (30/10/19). Tujuan pertemuan itu disebut untuk selamatkan demokrasi Indonesia.

2 dari 2 halaman

Disiapkan yang Matang

Mardani menyebut, agar disiapkan naskah akademik yang matang terlebih dahulu apabila pemerintah mau memperkuat BPIP.

"Jika ingin menguatkan BPIP bisa dengan menyiapkan kajian dan naskah akademik yang matang disertai sosialisasi yang mencukupi. Pancasila adalah konsensus dan dasar negara kita. Kerangka hukumnya sangat kuat. Yang diperlukan aplikasi nyata di lapangan," kata dia.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
RUU BPIP
BPIP
PKS