Deretan Tanggapan dari Senayan Terkait Drone Asing yang Masuk di Perairan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah benda asing seperti pesawat nirawak (drone) bawah air ditemukan di perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020. Tepatnya di laut Selat Malaka.

Berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta pemancar jarak jauh, drone tersebut diduga milik pemerintah China. Benda asing tersebut kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.

Adalah seorang nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang pertama kali menemukannya.

Menyikapi penemuan tersebut, sejumlah anggota DPR angkat suara. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin misalnya. Dia meminta pemerintah, khususnya TNI AL dan Badan Keamanan Laut untuk memperkuat keamanan bawah laut Indonesia.

"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 1 Januari 2020.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta bahkan meminta pemerintah mengungkap asal-usul drone tersebut.

Berikut deretan tanggapan anggota DPR terkait drone ilegal yang masuk di perairan Indonesia:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih. Seperti adanya Drone atau pesawat tanpa awak yang sudah mendunia beberapa tahun ini. Ternyata Indonesia juga mempunyai Drone yang dinamakan Elang Hitam.

2 dari 6 halaman

Minta Pemerintah Serius Tangani Asal-usul Drone

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemerintah harus segera mengungkap asal-usul pesawat nirawak (drone) tersebut.

"Pemerintah harus serius mengungkap asal-usul drone tersebut," ujar Sukamta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (2/1/2021).

Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.

Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia. Selain itu, dia mengaku khawatir sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.

"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.

3 dari 6 halaman

Pertahanan Teritori Ditingkatkan

Kepada pihak TNI Angkatan Laut dan Bakamla, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta pertahanan teritori lebih ditingkatkan.

Selain itu, memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.

"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.

4 dari 6 halaman

PR Menhan Prabowo

Kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dia pun berpesan agar lebih meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.

"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal," kata Sukamta.

Pemerintah juga dinilainya perlu segera memperbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup tidak terulang lagi.

5 dari 6 halaman

Membahayakan Keamanan NKRI

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengatakan, masuknya Drone yang diduga milik China tersebut dinilai sangat membahayakan NKRI.

Aziz juga menuturkan, bahwa saat ini keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah, sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat.

"Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujarnya.

Ia menambahkan, kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi, karena itu merupakan tindakan ilegal.

6 dari 6 halaman

Kirim Surat Protes Kepada Pemerintah China

Selanjutnya, Aziz juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar mengirimkan surat protes kepada pemerintah China.

"Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Politikus Partai Golkar itu menilai panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca-lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing.

Menurut dia, jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia.

(Fifiyanti Abdurahman)