Sukses

Erick Thohir Tunjuk Wakapolri Gatot Eddy Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite PCPEN

Gatot mengatakan, Polri memiliki tanggung jawab untuk ikut memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), setelah sebelumnya menjadikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana I KPCPEN.

Gatot mengatakan, Polri memiliki tanggung jawab untuk ikut memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu demi memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi hingga menggeliat bangkit kembali.

"Ini dikerjakan bersama-sama Polri TNI dan pemerintah. Dengan melakukan langkah-langkah dari persuasi sampai penegakan hukum," kata Gatot di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2020).

Dalam susunan PCPEN, anggota yang ditunjuk adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, Dirjen Kominfo Ismail MT, dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa.

"Tadi saya sampaikan kepada jajaran, laksanakan tugas dengan serius. Tidak ada yang main. Tidak ada kata jenuh untuk Polisi. Ini kegiatan kemanusiaan," jelas Gatot.

Sementara itu Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah berupaya keras melewati badai pandemi dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.

"Yang kami tanamkan sekarang ini adalah, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," ujar Erick saat berdiskusi di kantor Kadin, Jakarta, Senin (10/8). Erick Thohir menyebut KPCPEN memiliki tiga fokus utama yang meliputi program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.

Program Indonesia Sehat meliputi sejumlah hal, mulai dari sosialisasi perubahan perilaku secara luas melibatkan seluruh stakeholders dan komunitas masyarakat; Akselerasi test PCR, Lacak dan Karantina secara nasional; Terapi penyembuhan berkelanjutan; Mengubah zona merah menjadi kuning dan hijau dengan prioritas 8 provinsi; Mempersiapkan masyarakat dan pilkada aman covid, untuk daerah yang akan ikut pilkada 2020; dan merencanakan dengan matang program kerja sama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan pembentuk anti bodi dan daya tahan tubuh dalam 1 tahun ke depan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bantuan UMKM

Selain itu masih ada lagi pemanfaatan satu data untuk Penanganan Covid-19 dan Kesehatan; Memaksimalkan peran layanan kesehatan primer, pengkhususan rumah sakit untuk pelayanan Covid-19 di setiap daerah; Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau dengan Pendekatan Keluarga; Pengendalian penyakit tidak menular terintegrasi; Percepatan kemandirian alat kesehatan dan obat dalam negeri; hingga Transformasi sistem kesehatan dan BPJS berkualitas.

Sementara program Indonesia Bekerja meliputi Bantuan UMKM Produktif; Bantuan Kredit & Subsidi Bunga UMKM Subsidi gaji melalui BPJSTK; Penyaluran bantuan untuk Pra Kerja; Bantuan Sosial Tambahan; Subsidi listrik untuk kelompok berpenghasilan rendah dan relaksasi abodemen listrik; Penyaluran kredit untuk usaha informal; Program padat karya pangan oleh Kementan, Perikanan, PUPR dan Program padat karya Pedesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pangan; Program Irigasi, Embung, Jalan, Pertanian, Pembangunan Desa; Program Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja.

"Dalam Indonesia Bekerja, ada bantuan UMKM produktif mudah-mudahan satu-dua minggu ini diumumkan 12 juta untuk mikro retail akan dibantu Rp 2,4 juta, kurang lebih Rp 28,8 triliun," ungkap Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Kemudian ada juga bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sebenarnya sudah berjalan namun akan kembali dievaluasi. Jokowi, kata Erick Thohir, juga mendorong peningkatan program padat karya. Jokowi memutuskan beberapa program strategi nasional yang ada di sejumlah kementerian menjadi padat karya.

Pemerintah, lanjut Erick, juga memiliki sejumlah strategi dalam mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan perdagangan dari sektor maritim.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.