HEADLINE: Marak Penularan Covid-19 di Kantor dan Area Komunitas, Bagaimana Solusinya?

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen Radio Republik Indonesia (RRI) mengumumkan lockdown pada 22 Juli 2020 setelah tiga karyawannya dinyatakan positif Covid-19. 

Direktur SDM dan Umum RRI Nurhanuddin mengatakan, tiga pegawai RRI yang terpapar berada di tiga divisi berbeda. Masing-masing 1 orang karyawan RRI Jakarta, 1 orang karyawan Voice of Indonesia, dan 1 orang di kantor pusat di Direktorat Teknologi Media Baru.

Nurhanuddin menceritakan, pada 20 Juli 2020 managemen RRI mendapatkan laporan ada karyawannya dirawat karena Covid-19. Pada hari yang sama, pihaknya juga mendapat laporan dua karyawan lainnya juga terkonfirmasi positif Covid-19. 

"Sehingga saya minta data-datanya semua bahwa betul dari kesehatan dinyatakan terkonfirmasi positif maka kami direksi memutuskan untuk lockdown tetapi siaran tetap jalan," kata Nurhanuddin kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Nurhanuddin mengatakan, dua karyawannya sudah positif Covid-19 saat manajemen RRI memberlakukan work from home (WFH). Mereka tertular dari keluarganya yang juga dirawat di rumah sakit. Sementara, satu karyawan baru diketahui positif Covid-19 ketika sudah aktif bekerja. 

"Satu itu masih aktif masuk kantor, pada saat dia sakit ada gejala, dia pulang minta izin dan langsung berobat dan ternyata positif," kata dia.

Manajemen RRI langsung menutup kantornya dan seluruh karyawannya melakukan isolasi mandiri dan melakukan rapid test.

"Untuk jajaran direksi mulai dirut sudah di-rapid test, alhamdulillah nonreaktif semua," ujar dia.

Sementara saat ini, kata dia, salah satu karyawannya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri. 

Usai menjadi tempat ditemukannya kasus positif Covid-19, pegawai RRI kini menjalani work from home selama 14 hari hingga 4 Agustus 2020. RRI kemudian rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada pagi dan malam hari. 

"Yang ada di sana hanya kru, penyiar, presenter dan kru teknisi, pusat pemberitaan yang mengudara 24 jam. Yang kedua yang ada adalah satpam, karena harus tetap dijaga kan kantor, dan kelompok yang membersihkan ruangan, karena kami tingkatkan sejak di lockdown sampai 4 Agustus kami tingkatkan frekuensi penyemprotan disinfektan dua kali sehari, pagi dan petang," tandas Nurhanuddin.

Selain karyawan RRI, 2 relawan Palang Merah Indonesia (PMI) juga dilaporkan terinfeksi Covid-19. Sekjen Pengurus Pusat PMI Sudirman Said mengatakan, di antara relawan dan Prajurit TNI yang melakukan penyemprotan disinfektan ada yang terkonfirmasi positif.

"Secara berkala kami memang melakukan test baik rapid test maupun PCR. Kebetulan kali ini ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Sebagian besar yang positif tidak ada masalah klinis, karena itu cukup dilakukan isolasi," kata Sudirman Said kepada Liputan6.com.

Sementara yang memiliki sakit bawaan dan gejala klinis dilakukan perawatan di rumah sakit. "Untuk penanganan personel yang positif, PMI mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Sakit PMI Bogor yang sudah disiapkan cukup lama," tandas Sudirman.

Bukan hanya RII dan PMI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, ada 68 perkantoran yang menjadi klaster baru Covid-19 di Jakarta. Dari 68 kantor tersebut, 440 karyawan terkonfirmasi positif Covid-19.

Widyastuti mengatakan, sebelum 4 Juni 2020 atau masa PSBB berlangsung ada 48 orang yang positif Covid-19 dari klaster perkantoran. Namun, saat mulai penerapan PSBB transisi jumlah karyawan yang positif Covid-19 meningkat 397 orang. Sehingga totalnya menjadi 440 karyawan yang positif Covid-19.

Untuk itu, Widyastuti meminta agar karyawan selalu mawas diri saat berada di kantor dengan mejaga jarak, dan tetap menggunakan masker saat bekerja.

"Kalau tidak enak badan jangan masuk kerja," kata Widyastuti kepada Liputan6.com. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkap tidak disiplinnya perusahaan pada protool kesehatan menjadi pemicu klaster di perkantoran. Padahal, kata dia, pihaknya sudah menerbitkan protokol kerja selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta. Setiap kantor yang melakukan kegiatan kerja harus memenuhi protokol dan pencegahan virus Corona (Covid-19) tersebut.

Aturan itu tertuang di surat keputusan nomor 1477 Tahun 2020 dan ditandatangani pada 15 Juni 2020. Salah satu yang tertuang dalam SK tersebut adalah pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.

"Supaya ada peran aktif perusahaan ikut laksanakan protokol Covid-19. Kalau mengandalkan kita saja, itu tidak akan efektif. Jumlah kita dengan jumlah perusahaan di Jakarta sangat tidak sebanding. Mungkin inilah kenapa terjadi klaster, karena tidak ada yang mengingatkan," kata Andri kepada Liputan6.com.

Kedua, kata dia, karena banyak perusahaan yang tidak jujur untuk menerapkan protokol kesehatan. 

"Jangan hanya menggugurkan kewajiban saja, misalnya sudah menyiapkan cuci tangan, tetapi nggak ada yang mengingatkan bahwa tiap masuk dan keluar cuci tangan. Jadi pajangan aja. Hand sanitizer, tetapi tidak digunakan efektif," kata dia.

"Kemudian, misalnya dia lakukan pengukuran suhu badan, nembak saja, tapi nggak dikasih tau apakah sehat. Yang sudah dilakukan, diterapkan harus sesuai ketentuan," lanjut Andri.

Hal inilah pentingnya Gugus Tugas di internal perusahaan. Selain itu, karyawan juga wajib menggunakan masker. 

"Perilaku itu selama berada di perkantoran, mulai dari masuk, berkantor, istirahat, ibadah, berkantor kembali sampai pulang harus betul-betul ditaati. Repotnya, kita udah paham tapi penerapannya kurang, kenapa? Karena nggak ada yang mengingatkan," tandas Andri. 

Pentingnya Pembagian Jam Kerja

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengingatkan, pentingnya perusahaan melakukan pembagian jam kerja serta disiplin menjalankan protokol kesehatan usai mendapati banyak klaster perkantoran di DKI Jakarta.

"Kita sudah ingatkan, agar seluruh perkantoran menaati pembagian jam kerja dua shift," kata Doni dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait penanganan COVID-19 pada Senin (27/7/2020).

Pembagian kerja yang dimaksud Doni adalah perkantoran menerapkan aturan jam kerja dari 07.00-07.30 hingga 15.00-15.30, lalu shift kedua 10.00-10.30 hingga 18.00-18.30.

"Kalau ini dipatuhi, berarti jumlah karyawan atau pegawai yang ada di kantor setengah dari jumlah yang ada," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Dia juga meminta kepada perusahaan untuk membolehkan pekerja dengan risiko rentan yakni lanjut usia dan penderita penyakit komorbid seperti kanker, hipertensi, ginjal, jantung, diabetes dan penyakit pernapasan untuk bekerja dari rumah.

"Kalau ini dilakukan berarti bisa melindungi sebagian pegawai, data yang kami punya 85 persen angka kematian itu karena memiliki penyakit komorbid," kata Doni.

Saksikan video pilihan di bawah ini: