Sukses

Pemegang Merek Merdeka Belajar Tegaskan Tak Pungut Royalti kepada Kemendikbud

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Vox Populi Instiute Indonesia menyoroti slogan Merdeka Belajar telah didaftarkan sebagai merek dagang sebuah perusahaan pendididikan swasta nasional (Cikal), tapi kini digunakan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam diskusi daring Vox Populi, pengamat pendidikan Darmaningtyas menyatakan merek dagang swasta digunakan pemerintah akan berdampak luas. Salah satunya kekhawatiran adanya kompensasi hingga penggunaan APBN.

“Kalau itu merek dagang enggak apa-apa, tapi kalau itu milik publik kemudian dipakai juga untuk produk, maka implikasinya luas,” katanya dalam diskusi daring, Jumat (10/7/2020).

Menjawab hal tersebut, pendiri Sekolah Cikal Najeela Shihab menyatakan tidak ada kompensasi atau royalti saat slogan “Merdeka Belajar” digunakan Kemendikbud.

“Royalti tidak ada. Pendaftaran merek (Merdeka Belajar) sudah dilakukan jauh (2018),” katanya.

Pendaftaran Merek Merdeka Belajar, kata Najeela, di Kemenkumham sudah dilakukan sejak 2018 jauh sebelum Nadiem Makarim menjadi Mendikbud.

Ia juga menjelaskan bahwa konsep Merdeka Belajar bukanlah sebuah kebijakan yang diterapkan Kemendikbud.

“Merdeka belajar bukan untuk kebijakan ya, tapi untuk strategi besar. Merdeka Belajar lebih kepada penamaan,” terangnya.

 

2 dari 3 halaman

Izinkan Penggunaan Slogan

Ia menegaskan pihaknya secara resmi dan tertulis mengizinkan penggunaan slogan Merdeka Belajar untuk dunia pendidikan tanpa memungut kompensasi apa pun.

“Sejak awal, saya kembali menegaskan bahwa penggunaan oleh Kemendikbud tidak ada kompensasi dan royalti apa pun. Kalau dipakai apa ada tuntutan? Sama sekali tidak,” ucapnya.

Selain itu, Merdeka Belajar ala Sekolah Cikal yang diterapkan pemerintah, menurut Najeela, tidak menggunakan APBN sedikit pun.

“Niatnya tidak ada komersial atau menggunakan anggaran pendidikan untuk ini,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: