3 Sebab Penundaan Bansos selama PSBB DKI Jakarta Tahap Dua

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara waktu pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima bansos.

Kepala Divisi Perkulakan, Retail, dan Distribusi Perumda Pasar Jaya Edison Sembiring, sebagai pihak penyalur Bansos mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.

"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," kata Edison di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.

Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, menurut Edison jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.

"Kemungkinan bertambah jumlah penerima bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison.

Dia menambahkan, pelaksanaan distribusi bansos tahap kedua masih belum dipastikan. Sebab, saat ini Pasar Jaya berada dalam posisi menunggu instruksi Pemprov DKI.

"Iya. Supaya di bansos tahap dua ini lebih akurat semuanya," kata Edison.

Gubernur DKI Jakarta Anies Jakarta mengakui masih ada kekeliruan mengenai pendataan tersebut.

"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus. Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi, koreksi, koreksi dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data," ujar Anies, Rabu, 22 April 2020.

Dia mengatakan Pemprov akan memaksimalkan perangkat RT RW untuk pendataan warga penerima bansos. Menurut Anies, jumlah penerima akan bertambah seiring dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

Anies pun menyampaikan terima kasih bagi warga yang telah mengembalikan paket bantuan karena merasa tidak berhak menerima bansos.

"Dan kami berterima kasih, banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," jelasnya.