Serikat Pekerja di Bekasi Sebut Izin Operasi Perusahaan Bertentangan dengan PSBB 

Liputan6.com, Jakarta - Surat Kementerian Perindustrian yang memberikan izin bagi perusahaan tertentu tetap beroperasi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB Covid-19, menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan PSBB.

"Pendapat saya ini adalah keputusan berlawanan. Sangat tidak tepat. Apa artinya PSBB kalau begitu," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi Wanardi Rakasiwi kepada Liputan6.com, Rabu (15/4/2020).

Menurutnya, kondisi itu  akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pekerja lainnya yang sudah total dirumahkan. Padahal keselamatan pekerja harusnya menjadi prioritas perusahaan dan pemerintah, khususnya di tengah pandemi Corona saat ini.

"Organisasi serikat pekerja saya membuat surat kepada perusahaan, agar para pekerja juga diliburkan demi keselamatan, dan tetap mendapatkan upah. Sementara dengan surat Kementerian Perindustrian, mereka akhirnya tetap bekerja," paparnya.

Wanardi juga menyayangkan perihal rencana pembahasan RUU Omnibus Law oleh DPR, di tengah pandemi Covid-19. Meski merasa keberatan, namun pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak terkait masalah ini.

"Ini yang sangat disayangkan, terkesan memanfaatkan kondisi Covid-19. Kami tidak bisa bergerak sementara pembahasan di DPR terus berjalan," ucapnya.