Sukses

Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah Belum Alokasi Anggaran untuk Corona

Jokowi mencatat ada 140 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk penanganan dampak ekonomi dari pandemi virus Corona.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur kepala daerah yang belum memfokuskan belanja daerahnya untuk penanganan virus Corona atau Covid-19. Jokowi mencatat masih ada beberapa daerah yang belum mengubah APBD-nya.

"Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya bussines as usual. Saya minta Menteri Dalam Negeri (dan) Menteri Keuangan agar mereka ditegur," ujar Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui video conference, Selasa (14/4/2020).

Menurut dia, setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan belanjanya untuk program jaring pengaman sosial (social safety net). Selain itu, Jokowi juga mencatat ada 140 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk penanganan dampak ekonomi dari pandemi virus Corona.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," jelas Jokowi.

Jokowi menilai hal ini menunjukkan bahwa masih adanya pejabat yang belum memiliki respons terhadap situasi pandemi Corona. Dia pun meminta Tito Karnavian dan Sri Mulyani membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran.

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tutur Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Anggaran Tak Prioritas

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan para menteri, gubernur dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN atau pun APBD. 

"Perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," ucap Jokowi melalui video conference, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020

Jokowi meminta jajarannya refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan Covid 19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi eknomi.

"Landasan hukumnya sudah jelas Minggu lalu 20 Maret 2020 Inpres 4/2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran," jelasnya.

Menurutnya pengamanan sosial ekonomi untuk masyarakat melalui bansos sangat penting. Jokowi juga meminta Pemda mengecek ketersediaan  bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.