Mendagri: Kita Soft Approach di Kasus Papua, tapi Tegas Kalau Melanggar Hukum

Kades Salah Administrasi Dana Desa, Mendagri : Jangan Diproses Hukum — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar kepala desa jangan langsung diproses hukum, jika salah dalam input administrasi Dana Desa (Liputan6.com / Nefri Inge)

Liputan6.com, Jakarta Mendagri Tito Karnavian terus berkoordinasi dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan pihak Kepolisian serta TNI untuk memindahkan warga yang diteror kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke Timika.

"Kita sudah komunikasi. Dirjen saya sudah minta komunikasi dengan Bupati Pak Maleng (Omaleng). Kemudian juga Polres dan Kodim yang membantu mereka. Sambil kita memperkuat pengamanan di sana oleh Bapak Panglima TNI dan Kapolri," kata Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Dia juga meminta Pemda Mimika untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang disegani di sana. "Baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, berbicara dengan kelompok-kelompok bersenjata itu," ungkap Tito Karnavian.

Mantan Kapolda Papua ini, menceritakan pengalamannya. Bahwa berdiskusi atau mengajak bicara, membuka peluang agar terhindar dari kekerasan tersebut.

"Pengalaman saya selaku Kapolda Papua dua tahun, banyak beberapa kali saya komunikasi dengan mereka, sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan. Ini tetap dilaksanakan," jelas Tito.

"Soft approach dilaksanakan, tapi seandainya soft approach tidak bisa dilaksanakan dan mereka melanggar hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas. Tegas. Kita harus tegakkan hukum. Siapapun dia, tegas," lanjut dia.

Dia meminta Polri dan TNI, jika sudah terjadi pelanggaran hukum, untuk memperkuat penjagaan.

"Dan saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI bila perlu satgas yang ada tambah, perkuat lagi. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata," pungkas Tito Karnavian.