Sukses

Ketua DPR Sebut Panja Eliminasi Potensi Politisasi Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pembentukan panitia kerja Jiwasraya tidak bertujuan politis. Justru, kata dia, pembentukan panja untuk mengeliminasi politisasi terhadap kasus Jiwasraya.

"Pembentukan panja kasus Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus ini. Justru pembentukan panja untuk mengeliminasi upaya-upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya," kata Puan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia mengatakan, pembentukan panitia kerja untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya. Sekaligus untuk mencari solusi bagi nasabah dan lembaga asuransi.

DPR telah membentuk tiga panja di tiga komisi. Panja Komisi I yang akan memastikan penegakan hukum dan pengembalian aset Jiwasraya serta pengembalian uang nasabah.

Panja Komisi VI akan fokus terhadap penyehatan korporasi dan mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya. Sementara, panja Komisi XI akan melakukan evaluasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyehatan industri asuransi dan mendorong jaminan polis asuransi seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan.

 

2 dari 3 halaman

Tak Perlu Pansus

Puan mengatakan, saat ini bola penanganan kasus Jiwasraya berada di tiga komisi tersebut. Sehingga, menurut Ketua DPP PDIP itu tidak perlu lagi ada panitia khusus alias pansus.

"Jadi sekarang bolanya ada di Panja di ketiga komisi tadi. Mereka akan bekerja maksimal, jadi tidak perlu Pansus," pungkasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Kasus Jiwasraya, OJK Harap Pemilik Rekening Terblokir Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung
Artikel Selanjutnya
OJK Buka Blokiran Rekening Bila Terverifikasi Tak Terkait Jiwasraya di Akhir Februari