Bertemu Jokowi, Pengusaha Kapal Keluhkan Banyaknya Penegak Hukum di Laut

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Indonesia National Shipowner Association (INSA) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya.

Dalam pertemuan tersebut Carmelita menjelaskan keluhan mereka terkait pelaksanaan pengawasan keamanan dan penegakan hukum di atas laut. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki permasalahan terkait banyaknya lembaga penegak hukum di laut.

"Kami bicara mengenai coast guard yang selama ini sudah dipertanyakan oleh anggota-anggota kami. Mengapa coast guard sampai sekarang belum ada. Yang ada Bakamla, KPLP dan Polair. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Dia mengklaim selama ini permasalahan tersebut sangat memberatkan para pengusaha kapal.

"Kenapa memberatkan, karena selama ini kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic kita, seperti bahan bakar, lebih banyak. Mestinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan karena stop-stop," kata Carmelita.

Sebab itu dia berharap kesatuan penjaga laut dan pantai Indonesia serta Menteri Perhubungan dapat meminta langsung kepada Jokowi agar tidak ada dualisme penegak hukum.

"Sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum yang ada di laut yang memberatkan anggota-anggota kami selama ini," ungkap Carmelita.

Dia juga meminta Jokowi agar biaya infrastruktur laut disamakan dengan pembiayaan darat. "Bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit," ungkap Carmelita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: