Sukses

Istana: Wacana Hidupkan Lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sedang Dikaji

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Menko Polhukam Mahfud Md mengusulkan dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

KKR adalah komisi yang ditugasi menemukan dan mengungkapkan pelanggaran masa lampau oleh pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. 

Sebelumnya KKR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, pada tahun 2006 lalu undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Waktu itu ada, tapi dicabut. Saya dulu salah satu anggota. Sekarang ada inisiatif Menko Polhukam agar dihidupkan kembali,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, wacana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pengkajian. Termasuk mengkaji aturan yang dianggap bertentangan, seperti berkaitan pengampunan.

"Ada satu pasal khusus, apabila pelaku mengakui perbuatan, dia dapat pengampunan atau harus lewat pengadilan,” ujar Fadjroel Rachman .

Reporter: Titin Supriatin

Loading
Artikel Selanjutnya
Moeldoko: Kami Akan Telekonferensi dengan Profesor AS terkait KKR
Artikel Selanjutnya
Mahfud Md: Penjuru RUU KKR di Kemenkumham