WALHI Desak Pemerintah Beberkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan

Liputan6.com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah membeberkan nama-nama korporasi atau perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika pemerintah membeberkan perusahaan yang harus bertanggung jawab, maka seluruh biaya penanggulangan karhutla ditanggung korporasi, bukan negara.

"Sebenarnya, ketika terjadi kebakaran hutan di Agustus kemarin, kita berharap negara melakukan dua hal yang penting. Satu, menetapkan status darurat pencemaran negara di seluruh provinsi. Yang kedua, membuka nama seluruh perusahaan yang terlibat pembakaran atau menjadi penyebab kebakaran," kata Juru Kampanye WALHI, Zenzi Suhadi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Kenapa ini penting segera dilakukan? Karena menurutnya, agar segala biaya penanggulangan dan pemulihan itu menjadi tanggung jawab pelaku. "Konstiusi kita memungkinkan hal itu terjadi," ujar dia.

Namun negara tak melakukan dua hal tersebut. Dengan mengeluarkan dana penanggulangan dari APBN, Zenzi menilai negara justru menyubsidi pelaku kejahatan di Indonesia. Hal ini tak boleh terus terjadi.

"Karena akan mengubah pola pikir pemerintah bagaimana kebakaran itu memang ditunggu setiap tahun. Kebakaran ini menjadi proyek penanggulangan. Ini tidak boleh," tegasnya.

WALHI juga meminta pemerintah menetapkan status darurat pencemaran negara. Setelah mengumumkan nama korporasi yang terlibat, penegakan hukum dilaksanakan.

Tujuannya agar pelaku menghentikan kejahatan di lokasi karhutla dan menyasar siapa yang sebenarnya sebagai penikmat keuntungan dari penderitaan rakyat Indonesia oleh pencemaran udara akibat karhutla.

"Selama penegakan hukum itu tidak menyasar orang-orang yang menjadi pemilik dari grup-grup yang membawahi perusahaan-perusahaan ini maka efek jera itu tidak bisa terjadi," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: