Mendagri: Kantor Pemerintahan di Papua Berjalan Normal

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan kantor pemerintahan di Papua saat ini berjalan normal. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tetap bekerja seperti biasa, begitu juga dengan pelayanan masyarakat.

"Semua jalan, pelayanan masyarakat," ujarnya di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Tjahjo mengatakan, untuk memastikan kondisi di Papua, setiap hari dia menelpon kepala daerah. Dia berpesan untuk tetap membuka layanan masyarakat.

"Tugas saya setiap hari menelepon gubernur, bupati, wali kota agar layanan masyarakat itu jalan walau sekecil apapun," jelasnya.

Dia juga mengatakan tak ada kerusakan kantor pemerintahan di Papua. Semua gedung masih bisa difungsikan.

"Normal. Enggak ada masalah. Semua," ujarnya.

Tjahjo enggan menyampaikan lebih jauh soal isu Papua. Dia mengatakan Menko Polhukam yang bertugas menyampaikan perkembangan terkini isu Papua.

"Urusan Papua sudah ditunjuk langsung Menko Polhukam. Semua menteri enggak boleh bicara," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Mendagri Tjahjo Kumulo meminta gubernur Papua dan Papua Barat untuk tetap berada di daerahnya guna menenangkan masyarakat akibat kerusuhan yang terjadi di Manokwari.

2 dari 2 halaman

Buka Blokir Internet

Pemerintah mulai membuka pemblokiran jaringan data internet di 29 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat mulai Rabu pukul 23.00 WIT. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menyebutkan, pemulihan jaringan internet tersebut dilakukan secara bertahap.

"Pemulihan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan serta mempertimbangkan kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mulai pulih," kata Ferdinandus Setu, Rabu (4/9/2019) malam.

Secara spesifik, pemerintah membuka blokir atas layanan data internet di 19 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Untuk sepuluh kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo, dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam 1 hari atau 2 hari ke depan.

Pembukaan blokir atas layanan data internet juga diberlakukan di 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

Sedangkan Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari masih akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

"Pemulihan juga setelah mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun," katanya seperti dikutip Antara.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka