Respons PPP dan Nasdem Soal Jokowi Minta Tak Ikut Campur Soal Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pihak tidak ikut campur soal penunjukkan menteri. Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut bawah parpol bukan ikut campur. Partai politik menyodorkan nama jika diminta Jokowi.

"Tidak, kan begini bahkan partai-partai itu enggak ikut campur karena rata-rata partai-partai menunggu semua dari Pak Jokowi. Nah karena partai-partai khususnya koalisi Indonesia kerja sangat menghormati bahwa itu kabinet memang hak prerogatif presiden ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Dia menjelaskan, tiap partai menunggu arahan dari Jokowi sesuai pos kementerian yang dibutuhkan. Nama-nama yang disodorkan partai juga bisa berubah karena pilihan Jokowi.

"Misalnya PPP, Pak Suharso sama saya selaku sekjen menandatangani A, B, C yang kita usulkan tetapi presiden melihat yang bisa jadi menteri itu D dan E mungkin yang jadi D dan E dan itu kewenangan presiden kok. Hak prerogatif presiden dan itu harus kita hormati," tuturnya.

Arsul tak merasa Jokowi tertekan oleh parpol pengusungnya karena meminta jatah menteri. Sebab, antara partai Koalisi Indonesia Kerja dan Jokowi sudah saling memahami. Namun, jika partai berharap jatah menteri merupakan hal wajar.

"Tentu partai-partai itu punya harapan seperti yang disampaikan ibu Mega waktu kongres V ya itu wajar saja. Tetapi tidak bisa dimaknai sebagai intervensi, harapan kan boleh kan," ucapnya.

Sementara, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, sepakat dengan sikap Jokowi. Dari awal, Nasdem memang pasrahkan soal pembagian jatah menteri kepada Jokowi.

"Memang dari awal NasDem begitu sikapnya. Itu sikapnya NasDem. Kalau soal kabinet itu hak prerogatif presiden. Makanya NasDem dari awal bilang kami serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8/2019).

Dia menyebut, penunjukkan menteri sepenuhnya domain presiden. Plate tak merasa bila sikap Jokowi sebagai peringatan ke partai politik pendukungnya.

"Bahkan nama pun kami enggak kasih terserah Pak Jokowi. Itu silakan Pak Jokowi, struktur kabinet, nomenklatur kabinet itu domain presiden terpilih," ujar Johnny.