Pengamat: Pemilihan Wagub DKI Tak Susah Kalau Ada Kemauan Politik

Liputan6.com, Jakarta Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, masalah kursi wagub DKI Jakarta seharusnya tak perlu berlarut-larut dan menjadi wacana publik yang tidak produktif.

"Ini kan sesungguhnya bisa diselesaikan di tingkat pusat, di tingkat Prabowo-nya," kata kepada wartawan, Selasa (13/8/2019)

Menurut Refly, bagaimana pun tanda tangan ketua umum partai politik, dalam hal ini Gerindra sebagai salah satu parpol pengusung, menjadi faktor paling penting. Jika ada kemauan politik yang kuat untuk memenuhi kesepakatan, tak perlu Anies sendirian mengelola Jakarta tanpa wagub setahun terakhir ini.

"Harusnya tidak susah kalau ada political will. Pastinya ada gentlemen agreement di antara parpol-parpol itu. Nah, misalnya kalau memang sudah disepakati sebagai jatah PKS, ya berikanlah kepada PKS. Memang soal begini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ini kan bagian dari moralitas dan etika politik," kata Refly.  

Ditanya aturan dan sanksi kepada DPRD DKI Jakarta yang bisa dianggap lalai kewajiban mereka, Refly mengatakan tidak setiap kewajiban moral itu harus memiliki sanksi.

"Tapi yang terbaik, kewajiban ya dilaksanakan. Salah satu kewajiban DPRD dalam hal ini adalah memilih salah satu dari dua calon yang diajukan gubernur, yang juga berasal dari ajuan parpol pengusung,” kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: