PKB: Kerja Menteri Harus Lebih Keras dari Presiden Jokowi

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan, penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menyebut, kriteria menteri yang diinginkan Jokowi adalah mereka yang pekerja keras.

"Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih gila lagi daripada presidennya. Nggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Karding mengatakan, tidak ada dikotomi menteri Jokowi-Ma'ruf Amin harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas direkrut dari kalangan manapun.

"Jadi semua harus profesional soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat nonpartai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO," jelas Karding.

Karding menilai masuk akal bila ada anggapan pos menteri-menteri ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak diisi kandidat dari partai politik melainkan kalangan profesional. Namun, modal cerdas percuma bila tak punya integritas.

"Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of power-nya, keuntungannya dibawa ke partai," pungkas Karding.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beberapa nama tokoh muda disebut-sebut bakal masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, ada beberapa tokoh yang tidak berpikir masuk ke dalam kabinet.

2 dari 2 halaman

Jatah Menteri

Cak Imin Bicara Demokrasi di Parlemen Santri Nusantara — Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar didampingi Ketua F-PKB MPR Jazilul Fawaid dan Plt Ketua F-PKB DPR Cucun Syamsurizal memberi keterangan pers usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengetahui jumlah jatah menteri yang akan didapatkan di pemerintahan selanjutnya, periode 2019-2024.

Meski demikian, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan daftar nama-nama yang akan dicalonkan jadi menteri pada kabinet selanjutnya.

"Kita bukan hanya kader semua yang bagus kita usulkan, tapi kita enggak tahu sih yang diterima berapa terserah beliau (Jokowi)," ujar Cak Imin yang ditemui di gala premier film Say I Love Youdi Plaza Senayan, Selasa 25 Juni 2016.

Menurut dia, tak ada target yang kursi menteri diminta PKB. "Kami tidak ada target semua terserah Presiden," jawab Cak Imin.

Ketika disinggung soal kemungkinan Gerinda bergabung dalam koalisi, Cak Imin secara halus mengungkapkan keberatannya. Terlebih, koalisi 01 merupakan koalisi gemuk.

"Ya tentu dalam konteks rekonsiliasi kita welcome, yaa walaupun pendukung koalisi 01 sudah sudah banyak sekali. Yaaa supaya enggak berkurang dibikinkan jatah baru, pokoknya banyak tempat lah," kata Cak Imin.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka