Jokowi Diminta Tak Lagi Pilih Menteri Jabat Ketua Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk menteri kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Adi mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi adalah periode pertaruhan. Sebab, di periode ini Jokowi menghadapi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu berat.

"Pembantu Jokowi harus total, tidak terbelah perhatiannya antara mengurus partai dan menteri. Saya cukup meyakini, di periode ini salah satu syarat menjadi menteri memang harus memilih apakah jadi ketum partai atau jadi menteri," ucap Adi kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Adi melihat, janji kampanye Jokowi soal menteri yang tak rangkap jabatan tidak terwujud di periode pertamanya. Kasus Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar adalah salah satu contoh.

"Bagi saya lebih ideal tidak ada rangkap jabatan. Karena ketum partai harus bertanggungjawab penuh terhadap nasib dan masa depan partai. Karena mengurus partai butuh totalitas, mengurus partai bukan sampingan. Begitu pula sebaliknya, jadi menteri juga butuh totalitas," kata Adi.

Adi juga meminta Jokowi menolak bila ada ketua umum partai politik pengusungnya menginginkan rangkap jabatan. Pejabat publik rangkap jabatan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Cukup di periode pertama terjadi. Sekarang tiket politiknya harus jelas. Kalau ketum partai tidak layak dinominasikan jadi calon menteri," kata Adi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: