Sekjen Demokrat: Permintaan Kongres Luar Biasa Tak Berdasar

Lewat Surat, SBY Berpesan Agar Kader Partai Demokrat Tetap Solid — Sekjen Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII (tengah) menunjukkan surat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jakarta, Kamis, (28/2). SBY berpesan agar para kader dan caleg tetap solid dalam masa kampanye Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Partai Demokrat tak akan menggelar forum Kongres Luar Biasa (KLB), apalagi untuk menurunkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan Hinca itu untuk menjawab Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang meminta Partai Demokrat segera menggelar kongres luar biasa, karena menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal memimpin partai.

"KLB itu tidak berdasar dan tidak ada alasannya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/7/2019).

Hinca menjelaskan, Partai Demokrat hanya memiliki satu kongres yakni kongres rutin lima tahun sekali.

"Maka lima tahun berikutnya adalah bulan Mei 2020 dan siklus itu berjalan biasa saja dan saya pastikan tidak ada KLB," katanya.

Apabila suatu saat ada KLB, Hinca menyebut KLB harus diajukan oleh Majelis Tinggi Partai atau 2/3 dari Ketua DPD dan setengah DPC.

"Nah, DPD sudah nolak semua kok. Jadi ini sesuatu yang internal kami dan kami akan tegakkan," tandas Sekjen Demokrat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sikap politik Partai Demokrat memungkinkan partai besutan SBY bergabung dengan pemerintah

2 dari 2 halaman

Desakan Kongres Luar Biasa

Gejolak internal Partai Demokrat mencuat setelah Hengky Luntungan mendesak agar kongres besar untuk menentukan ketua umum baru digelar. Hengky yang menyatakan diri sebagai pendiri Demokrat mengatakan, desakan itu disuarakan setelah melihat hasil kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"DPP harus segera melaksanakan kongres dipercepat selambat-lambatnya bulan September 2019 agar Partai Demokrat dapat diselamatkan untuk bisa besar kembali," ujar Hengky, saat menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Hengky bersama beberapa pendiri partai berlambang Mercy biru itu mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai Demokrat yang dilakukan SBY.

Pelanggaran yang dimaksud adalah membuat jabatan-jabatan struktur yang bukan hasil kongres dan membuat organisasi Kogasma sebagai alat pemenangan Pilpres dan Pileg.

Hengky juga menyebut, SBY melupakan jasa pendiri Partai Demokrat yang ditandai adanya konflik kepentingan agar Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), anak sulung SBY, meneruskan tahta pucuk tertinggi partai secara aklamasi.

"Tidak berhasil mencalonkan AHY dalam Pilpres malah menimbulkam masalah hiruk pikuk dukungan liar karena tetap hanya berfikir kepentingan keluarga, agar AHY bisa jadi Ketua Umum secara aklamasi atau bisa jadi menteri Jokowi. Artinya masa bodoh dengan kehancuran partai," ungkapnya.

Dia memastikan, pada kongres Demokrat nanti, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum, termasuk AHY.

"Mempersilakan AHY maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demorkat dan terbuka untuk para calon Ketua Umum yang lain dari internal atau eksternal," kata Hengky.