Polisi Ungkap Asal Senjata Ilegal Soenarko: Hasil Sitaan Operasi GAM dan Mematikan

Singkat cerita, berbekal surat palsu dan kenalan di Aceh, senpi ilegal tersebut diterbangkan ke Jakarta melalui kargo pesawat Garuda. Sesampaikan di Bandara Soekarno Hatta, Badan Intelijen Strategis atau BAIS menangkap seorang berinisial Z terkait senjata yang dikirim tersebut.

"Karena para pelaku ada yang warga sipilnya, maka dikirimkan ke Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan tindak lanjut penyidikan. Berdasarkan tindak lanjut pemeriksaan, senpi yang jadi objek perkara," kata Daddy.

Pengungkapan tersebut berdasarkan penyidikan gabungan antara Puspom TNI dan Bareskrim, di mana Puspom TNI menengarai adanya pihak sipil dan TNI aktif yang terlibat dalam pengiriman senjata ilegal.

"Kami (Bareskrim) sudah lakukan penelitian di Labfor, merek dan logo telah dihapus tapi nomor seri masih terlihat. kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan, pucuk senjata api itu adalah laras panjang menyerupai M4 Carbine dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan. senjata api ini aktif dan dapat membinasakan," ujar Daddy.

Sementara itu, kuasa hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu menegaskan, kliennya tidak pernah menyelundupkan senjata api. Termasuk tindakan merakit senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. 

"Tuduhan yang diarahkan kepada Mayjen (Purn) Soenarko yang diberitakan secara luas di media massa merupakan adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Ferry di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dia melanjutkan, Soenarko juga tidak pernah menerima ataupun mencoba memperoleh senjata tersebut. Apalagi mengangkut dan menyembunyikannya. 

"Soenarko tidak pernah mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Apalagi senjata M16 A1 maupun M4 Carbine," ungkap dia. 

Ferry juga menambahkan, kilennya tidak pernah ikut campur dalam aksi 21-22 Mei sebagaimana yang dituduhkan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Mayor Jenderal TNI (purn) Soenarko, dengan kapasitas yang melekat padanya dengan riwayat militer selama 33 tahun berkarier tidak pernah melanggar hukum maupun tidak pernah dihukum," ucap dia.