Sukses

Din Syamsuddin: Hindari Indonesia Jadi Negara Kekerasan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan agar semua pihak menghindari Indonesia menjadi negara kekerasan karena kericuhan yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei 2019.

"Peristiwa 21 sampai dengan 22 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Sejumlah orang pun meninggal dunia dan terluka. "Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Seyogyanya semua pihak, baik rakyat maupun aparat, dapat melakukan imsak atau pengendalian diri sebagai esensi ibadah Ramadan," kata seperyi dikutip dari Antara.

Din menambahkan, nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah mencederai kesucian Ramadan.

"Lebih parah lagi jika kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal dalam bentuk saling menyalahkan, bahkan dengan saling melempar tuduhan, dengan klaim akan kebenaran secara sepihak. Inilah awal dari malapetaka kebangsaan," kata Din Syamsuddin.

Maka, ujar Din, tiada jalan lain untuk mengatasinya kecuali negara harus hadir menegakkan keadilan dan kebenaran.

"Jangan sampai negara abai dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara (state violence)," ujar dia.

 

2 dari 3 halaman

Bentuk Tim Pencari Fakta

Untuk itu, dia mengusulkan dilakukan tabayun melalui Tim Pencarian Fakta.

"Kalau tidak, tragedi Ramadan 2019 ini akan menjadi lembaran hitam dalam kehidupan kebangsaan kita," katanya.

Dia menyatakan bahwa sekarang saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan.

"Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya, kalau tidak di dunia maka pasti di akhirat nanti," katanya.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Muhammadiyah: Majelis Taklim Dikaitkan dengan Radikalisme Itu Berlebihan
Artikel Selanjutnya
Soal Penghapusan UN, Haedar Nashir: Jangan Ada Kesan Ganti Menteri Beda Kebijakan