Jimly Asshiddiqie: Mari Kita Rem Hawa Nafsu untuk Demonstrasi ke KPU

Utut Adianto dan Jimly Asshiddiqie Bahas Kinerja Legislasi DPR RI — Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie memberikan pendapatnya saat diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8). Diskusi tersebut membahas 'Kinerja Legislasi DPR RI'. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, menyerukan semua pihak menjaga suasana damai jelang diumumkannya hasil Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu perlu dilakuakn demi terpeliharanya kerukunan berbangsa.

"Mari kita menggalang ketenangan, kerukunan berbangsa. Caranya, waktu tinggal minggu ini, nanti kalau sudah selesai semuanya diputuskan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK) kita terima, kita hormati," kata Jimly, lewat siaran pers yang diterima, Minggu (19/5/2019).

Mantan Ketua MK ini mengimbau kepada para tokoh untuk menyampaikan pernyataan saling menghormati dan menyejukkan. Khususya, kepada pihak yang dinyatakan kalah, diminta menahan diri untuk tidak menggunakan cara demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita rem hawa nafsu untuk demo (ke KPU), karena itu sudah tidak ada gunanya lagi. Karena rakyat sudah menyatakan sikap di TPS," tukas mantan ketua DKPP ini.

Kepada pihak pemenang, Jimly menegaskan untuk tidak merendahkan yang kalah. Menurutnya, sikap saling menghormati dan menjaga lisan untuk tidak saling mengejek adalah hal utama.

"Jangan merendahkan yang kalah, saling menghormati, tidak ngenyek," ujar Jimly Asshiddiqie.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut Gayus, praktek menggulingkan pemerintahan dengan cara melawan hukum dapat diancam hukuman mati.

2 dari 2 halaman

Tidak Akan Terjadi

Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meyakini, gerakan people power tak akan terjadi jelang pengumuman resmi hasil Pemilu oleh KPU, pada 22 Mei 2019. Menurut dia, siapapun tak bisa menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tindakan inkonstitusional.

"Enggak ada. Apapun namanya, kalau mau capai kekuasaan, tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dan konstitusi. Itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh. Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya," ujar Hendropriyono.

Mantan Ketum PKPI itu juga meminta agar masyarakat tak terpengaruh dengan seruan-seruan people power. Sebab, dia meyakini selama TNI-Polri tak mendukung, maka gerakan people power tak akan terjadi.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin (terjadi), jauh panggang dari api," jelasnya.

Hendropriyono menilai, saat ini masyarakat dalam kondisi tenang dan tak terpengaruh dengan isu-isu negatif jelang 22 Mei.

"Saya yakin, kita semua masih, bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin. Ini hanya retorika saja," kata dia.