KPK Surati Gubernur Anies Soal Swastanisasi Air di DKI Jakarta

20160603-Warga Tolak Swastanisasi Air Jakarta-Mahkamah Agung Jakarta — Poster "Tolak Swastanisasi Air" saat sejumlah massa menggelar aksi menolak swastanisasi perusahaan pengelolaan air, di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (3/6). Mereka meminta MA memutus secara adil dan bijak hak atas air. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta KPK bersurat ke Gubernur DKI Anies Baswedan soal klarifikasi kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta. KPK meminta penjelasan terkait Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena tengah mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI.

"Terdapat resiko klausul dari perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," tulis Jubir KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulis diterima, Jumat (10/5/2019).

Febri mengatakan, selain objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, KPK juga melihat terdapat risiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.

Karenanya siang ini Direktorat Pengaduan Masyarakat (KPK) meminta penjelasan Tim Tata Kelola Air Minum untuk mengenai rencana Pemprov DKI dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palija dan Aetra.

Sebagai informasi, pertemuan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Rencanaya dihadiri oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat bersama Direktorat Litbang KPK.

Diketahui, KPK tengah menyoroti perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jakarta sejak di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung. Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, KPK mengendus risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja sekitar Rp 1,2 triliun.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Swastanisasi pengelolaan air di Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 1998. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengambil pengalolaan air dari pihak swasta karena perkembangannya dianggap tidak sesuai harapan.bil pengalolaan air dari pihak swast...

2 dari 2 halaman

Agar Tidak Merugikan Pemprov DKI Jakarta

Banner Infografis Polemik Swastanisasi Air di Ibu Kota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas.

"Jadi kami berharap proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, prinsip Integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan," Febri menandasi.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kiri ke kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Swastanisasi Air Jakarta