Sukses

Anies Sebut Dana Infrastruktur Rp 571 Triliun Berbentuk Pinjaman

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan proposal sebesar Rp 571 triliun yang diajukan ke Presiden Jokowi sebagian besar melalui dana pinjaman.

"Akan dicarikan dana-dana sebagian pinjaman, sebagian APBN. Belum ditentukan sekarang, tapi angka besarnya akan pinjaman," kata Anies Baswedan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Kendati begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meyakini Pemprov DKI Jakarta mampu melunasi pinjaman yang didapat. Dia menyebut pihaknya telah mempunyai beberapa perhitungannya.

"Kalau dibagi 10 tahun itu Rp 50 triliun, kalau dibayar 40 tahun, 50 tahun bisa bayar segitu. Kalau misalnya DKI bayar pinjaman 30 tahun dengan nilai seperti itu, iya sangat memungkinkan," papar dia.

Anies mengatakan pengajuan itu untuk berbagi pembangunan mulai dari infrastruktur, pipa air bersih, hingga pengelolaan limbah.

Untuk pembangunan infrastruktur transportasi, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta mendapatkan tugas untuk pengelolaan di Ibu Kota dan kota-kota penyangga. Sehingga sejumlah moda transportasi itu dapat saling terintegrasi.

"Jadi misalnya kita akan membangun MRT sekarang baru 16 kilometer nanti akan dibangun 231 kilometer. LRT lebih dari 120 kilometer, lalu kereta api yang di bawah akan dinaikkan itu muter 27 kilometer," ujar Anies Baswedan.

 

2 dari 2 halaman

Jalur Layang Kereta

Anies menyebut dengan dibangunnya jalur layang kereta, kampung-kampung tidak akan terpisah dengan rel. Tak hanya itu, dia menyebut dengan pembangunan layang dapat mengurangi kemacetan.

"Ini bukan sekadar membangun yang baru, tapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada. Dan kita sudah cek kalo menggunakan underpass tidak mungkin, karena tempat-tempatnya sebagian sempit," jelas Anies.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
2 Tahun Memimpin, Anies Klaim 40 Persen Pembangunan Jakarta Tercapai
Artikel Selanjutnya
2 Tahun Anies Baswedan Jadi Gubernur, PSI Soroti Minimnya Transparansi Anggaran