Sukses

Manuver Para Mantan Jenderal di Kubu Jokowi, Goyang Netralitas TNI-Polri?

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan Purnawirawan TNI-Polri menyatakan dukungan politiknya kepada capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Deklarasi ini dilaksanakan di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Dukungan para purnawirawan TNI tersebut disampaikan langsung oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi. Jokowi pun menyaksikan langsung pemberian dukungan itu.

Arief mengaku tak hanya dirinya, dukungan terhadap Jokowi diikuti oleh sejumlah purnawirawan jenderal. Beberapa di antaranya yaitu Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro.

Arief mengaku alasannya lebih mendukung Jokowi-Ma'ruf, ketimbang Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI. Menurut Arief, Selama empat tahun memimpin, Jokowi dianggap telah melakukan banyak hal untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Capres No urut 01 Joko Widodo berswafoto pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karena itu, para Purnawirawan TNI-Polri memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma'ruf Amin untuk melanjutkan kepemimpinan.

"Kami para Purnawirawan TNI-Polri yang hadir pada acara ini menyatakan dalam semangat optimis kerja nyata oleh Jokowi 4 tahun ini, kami dengan bulat menyatakan dukung Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024 dan melanjutkan sesuai Nawacita kedua," ucap dia.

"Untuk memajukan Indonesia maju, daulat, mandiri dan berlandaskan Pancasila dan UUD," sambungnya.

Sementara itu, Laksa TNI (Purn) Iskandar Sitompul, selaku koordinator acara mengatakan bukan tanpa sebab para ribuan Purnawirawan TNI-Porli ini mendukung Jokowi.

"Saya dari awal, dari Letnan sampai paling tinggi, sudah ikut Pendidikan Lemhanas dan semuanya. Tentu saja kita diajak berpikir, diajar melihat. Kalau kita melihat ya tadi, melihat Pak Jokowi yang mempunyai harapan untuk memajukan bangsa dan negara ini," jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, Jokowi merupakan contoh pemimpin yang bekerja bagi rakyatnya. "Tapi tentunya kita memilih pemimpin yang dapat memberikan contoh. Dapat kita lihat pekerja keras, dan lainnya," pungkasnya.

Capres No urut 01 Joko Widodo memberi sambutan pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah infrastruktur yang dianggap positif bagi pembangunan bangsa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi, kata dia, di antaranya jembatan, jalan tol, bendungan, bandara, hingga pelabuhan.

"Inikan sudah teruji kepemimpinan beliau. Makanya purnawirawan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polisi saat bertemu dalam dialog mengatakan mau dukung," tukasnya.

Pujian terhadap Jokowi juga disampaikan oleh Lejten (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini menjadi Menko Kemaritiman di pemerintahan Jokowi. Menurut Luhut, Jokowi merupakan seorang pemimpin yang berani dalam memutuskan sesuatu. Ia pun menganggap Jokowi pantas menjadi prajurit Kopassus.

"Bos saya itu bukan tentara. Saya pikir, Bapak salah jurusan saya pikir kadang-kadang, kalau berdua. Bapak harusnya masuk Kopassus, karena berani mengambil keputusan," cerita Luhut saat menghadiri acara silahturahmi purnawiran TNI-Porli di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Luhut pun menegaskan bahwa Jokowi tidak memihak kepada asing, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok di setiap kebijakan yang dia putuskan.

"Posisi kita sangat jelas. Kita tidak akan pernah bisa didikte oleh kekuatan manapun. Dan Presiden mengedepankan ini. Beliau bukan militer, tapi saya banyak diskusi dengan Beliau, saya laporkan, dan inilah posisi kita," ucap Luhut

 

2 dari 3 halaman

Tambah Semangat Jokowi

Dukungan dari para purnawirawan TNI ini mendapat apresiasi dari Jokowi. Dia berterimakasih atas dukungan yang diberikan para purnawirawan TNI itu.

"Saya tidak bisa berikan apa-apa kecuali terima kasih sebesar-besarnya," kata Jokowi di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi menyebut dukungan dari Purnawirawan TNI-Polri menambah semangat untuk terus bekerja lebih baik untuk Indonesia.

"Ini adalah dukungan semangat kepada kami berdua untuk bekerja lebih baik lagi. Saya dan Maruf Amin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para senior TNI-Polri," kata dia.

Jokowi pun membeberkan sejumlah capaian kerja pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastuktur dalam skala besar maupun kecil. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di pelbagai daerah di Tanah Air.

"Dalam persaingan global, tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa infrastruktur yang siap, yang baik. Tidak mungkin. Jangan fikir kita bisa kalau infrastruktur belum baik," kata Jokowi.

Selain infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membanggakan program BBM Satu Harga di sejumlah daerah terpencil. Jokowi mencontohkan program BBM Satu Harga di Papua. Semula harga BBM di Timur Indonesia itu Rp 60.000 per liter, setelah penerapan BBM Satu Harga turun menjadi Rp 6.500 per liter.

"Ini sebetulnya masalah mendasar sekali. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Jokowi mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan dan politik di Tanah Air. Menurut Jokowi, kunci stabilitas keamanan dan politik ada di tangan Polri-TNI.

"Saya yakiki sejak awal kunci stabilitas politik, keamanan, ada di solidnya TNI-Polri. Tidak ada yang lain. Saya yakini itu," pungkas Jokowi.

Walau mendapat dukungan tersebut, namun Jokowi yakin dukungan tersebut tidak mempengaruhi netralitas TNI-Polri.

"Yang namanya TNI dan Polri itu harus netral. Tapi, yang hadir di sini adalah para purnawirawan TNI-Polri, tolong dibedakan," kata Jokowi.

ersyukur mendapat dukungan purnawirawan TNI-Polri. Sebab, mereka adalah tokoh berpengaruh di lingkungan masyarakat.

"Beliau ini biasanya menjadi tokoh-tokoh yang mempengaruhi di wilayah, kabupaten/kota, provinsi," ujar dia.

3 dari 3 halaman

TNI Tetap Netral

Seribuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Kendati demikian, hal ini dipastikan tidak akan mempengaruhi netralitas TNI.

Dukungan para pensiunan TNI ini, tidak lantas mempengaruhi TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan negara. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi memastikan TNI tetap netral ditengah manuver para alumninya yang berpolitik di Pilpres.

"Buat TNI, biar ada seribu, bahkan mungkin sejuta purnawirawan mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu kontestan pemilu, tidak akan menggoyahkan netralitas TNI," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi kepada JawaPos.com, Minggu (10//2019)

Ia mengatakan, seorang purnawirawan bukan lagi anggota TNI aktif melainkan sudah menjadi warga sipil. Karenanya, mereka memiliki hak pilih dalam pemilu seperti warga negara lainnya.

Akan tetapi katanya, sikap purnawirawan itu tidak akan mempengaruhi juniornya yang masih aktif sebagai anggota TNI atau membuat TNI tidak netral.

"Para purnawirawan adalah pendahulu kami yang sangat kami hormati, dan kami yakin bahwa mereka tidak akan menyeret kami yang masih aktif untuk menjadi pengkhianat dan mengingkari jari diri kami," ujar Sisriadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, netralitas TNI saat ini sudah sangat kokoh, karena bersumber dari jati diri TNI seperti yang tercantum dalam UU nomor 34 tahun 2004. Yakni, jati diri yang telah melekat sejak kelahirannya yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional; serta jati diri yang berupa amanat dari rakyat, yaitu TNI sebagai tentara profesional, tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Serta, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"TNI tidak akan berkhianat kepada rakyat yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kalau ada orang atau sekelompok masyarakat yang meragukan netralitas TNI, itu urusan mereka," tegas Sisriadi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Santri yang Dianiaya Rekan Sendiri Akhirnya Meninggal

Tutup Video
Artikel Selanjutnya
Hadiri Gala Dinner PHRI, Jokowi Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional
Artikel Selanjutnya
Jokowi Lelang Lukisannya untuk Galang Dana Kampanye