3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uighur di China

Kelompok minoritas muslim Uighur di China masih menjadi sorotan. Uighur merupakan etnis minoritas di China yang secara kultural lebih dekat dengan bangsa Turk di Asia Tengah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

"Ya pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada human right, jadi hak asasi manusia. Tapi secara umum, pelanggaran HAM juga harus kita perjuangkan," kata Wapres Jusuf Kalla usai memberikan pidato kunci pada Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin.

Indonesia menolak dengan tegas terhadap tindak pelanggaran HAM, namun tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di China, kata Wapres JK.

"Tapi kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah domestik Uighur," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari Antara.

Kecaman terhadap Pemerintah China muncul salah satunya dari Ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Din yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyatakan dan menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.

Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk bersikap tegas terhadap rezim China dalam memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

"Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/12/2018).

Kepada umat Islam sedunia, dia mengimbau agar mau mengulurkan tangan dan memberi pertolongan bagi saudara-saudara muslim dengan segala cara yang memungkinkan.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon percaya, penduduk muslim di Xinjiang justru mengalami perlakuan represif meski diberikan status otonomi.

Berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus 2018, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

"Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar," kata Fadli.