KPK Panggil Ketua DPRD Labuhanbatu Terkait Kasus Suap

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap — Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap dikawal petugas saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/9). Pangonal Harahap diperiksa terkait dugaan suap proyek di lingkungan pemda Labuhanbatu, Sumut. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Labuhanbatu, Sumatera Utara, Dahlan Bukhari. Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka UR (Umar Ritonga)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/11/2018).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Selain Bupati Pangonal, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Umar Ritonga selaku pihak swasta serta orang kepercayaan bupati dan Effendy Syahputra selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA).

Bupati Pangonal dan Umar Ritonga diduga menerima suap dari Effendy melalui beberapa perantara sebesar Rp 576 juta.

2 dari 2 halaman

Permintaan Rp 3 Miliar

Uang Rp 576 juta merupakan bagian dari pemenuhan permintaan Bupati Panganol sekitar Rp 3 milyar. Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan Cek sebesar Rp 1.5 milyar, namun tidak berhasil dicairkan.

Adapun, uang Rp 576 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal melalui Umar Ritonga bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Labuhanbatu.

Dalam perjalanannya, penyidik menemukan adanya dugaan penerimaan aliran dana sebesar Rp 46 miliar yang diduga diterima Pangonal dari beberapa proyek di Sumatera Utara.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Dalam perjalanan kapal kemasukan air sehingga tenggelam. Diduga kapal menabrak bangkai tangkul beting, sejenis alat tangkap nelayan tradisional.

Paparan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Terkait Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali