Lika-Liku Yusril, Bela Prabowo, HTI dan Kini Pengacara Jokowi

Selain aktif berpolitik, Yusril juga mendirikan firma hukum Ihza & Ihza Law Firm bersama adiknya Yusron Ihza. Beragam kasus pun telah ditanganinya, termasuk dipercaya Prabowo-Hatta untuk memberi keterangan sebagai ahli dalam persidangan di MK.

Dalam keterangannya, Yusril saat itu meminta MK jangan menjadi lembaga kalkulator yang berpatokan pada perhitungan angka-angka hasil pemilu. Ia menilai, MK seharusnya memainkan peran lebih substansial dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

"Jika hanya mempermasalahkan penghitungan suara, MK akan menjadi lembaga kalkulator, karena yang dimasalahkan hanya berkaitan dengan penghitungan suara-angka belaka tanpa menilai apakah perolehan suara itu dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran sistematik terstruktur serta masif atau tidak,” kata Yusril saat itu.

Yusril menilai, MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade harusnya bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial yakni terkait legalitas dan konstitusionalitas pemilu.

MK harus bisa melihat apakah KPU telah melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Karena tanpa itu siapa pun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," ujar Yusril.

Pada akhirnya, saat itu MK memutuskan menolak gugatan Prabowo-Hatta. Jokowi-JK tetap dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan tak lama kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Yusril dinyatakan bergabung dalam deretan pengacara HTI. Kala itu, pemerintah berencana membubarkan organisasi tersebut.

Pernyataan Yusril masuk dalam jajaran pengacara HTI disampaikan Juru Bicara Ismail Yusanto dalam jumpa pers di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tebet, Jakarta Selatan, 23 Mei 2017. Ismail menyatakan Yusril menjadi koordinator 1.000 advokat pembela HTI.

Setelah dua bulan Yusril didapuk sebagai pengacara HTI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM akhirnya resmi mencabut status badan hukum ormas tersebut. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

HTI di bawah komando Yusril melawan. Dia menggugat Perppu itu ke MK pada 18 Juli 2017

Yusril berargumen Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan pengganti.

Selanjutnya pihak Yusril juga mengajukan kasasi perkara HTI itu ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 19 Oktober 2018. Menurut Yusril, perkara gugatan HTI melawan Menkum HAM masih berlanjut dan belum ada putusan hukum tetap.

Kini langkah Yusril bergabung dalam gerbong Jokowi-Ma'ruf menuai ragam tanggapan. Bahkan disebutkan keputusan itu bertolak belakang dengan sikapnya dalam membela HTI.

Dengan begitu, menurut Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan bergabungnya Yusril ke kubu Jokowi, artinya yang bersangkutan sudah tak sejalan lagi dengan HTI.

"Artinya dia sudah tidak sejalan lagi dengan mereka," ucap Ma'ruf di rumah Situbondo, Jakarta.

Saksikan video menarik berikut ini: