Kasus Proyek Meikarta, KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin Ditahan KPK — Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin memakai rompi tahanan dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10). Neneng merupakan orang kedelapan yang ditahan terkait ijin proyek pembangunan Meikarta. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembagunan Meikarta. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

"Iya, penggeledahan di Dinas PTSP dan rumah Bupati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (17/10/2018).

Sebelumnya, hari ini tim KPK juga menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Hingga kini, Febri belum bisa merinci apa saja yang dibawa dari tiga lokasi yang digeledah tim penyidik KPK.

KPK sebelumnya telah menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, setelah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petugas KPK menggeledah kantor Lippo Grup, penggeledahan terkait dugaan suap yang diterima Bupati Bekasi neneng Hasanah dari Direktur Operasional Lippo Billi Syndoro

2 dari 2 halaman

Diduga Terima Hadiah

Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini baru sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Bupati Bekasi Neneng Hasanah
Suap Meikarta