IDI Ajukan Dua Solusi Defisit BPJS ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (24/9/2018).

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini. Satu di antaranya adalah mengenai defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"‎Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," kata Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (‎IDI) Ilham Oetama Marsis di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Solusi yang diberikan IDI adalah dengan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan cukai tembakau untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

‎"Itu ide awal kami yang sampaikan," ucap Ilham.

Kemudian yang kedua, kata Ilham, adalah dengan menyesuaikan iuran bagi peserta JKN non-penerima bantuan iuran (PBI).

‎"Dengan premi yang sama dengan masyarakat biasa, ini mengakibatkan missmatch dalam pembayaran. Apalagi kalau seandainya yang dicakup lebih banyak adalah PBI sekarang ini, dan collecting premi pada non-PBI enggak berjalan baik, maka defisit semakin banyak," kata dia.