Cak Nun: Hilang Sudah Momentum Reformasi

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah kalangan di Tanah Air tak pandai memanfaatkan momentum reformasi yang dimulai saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, 21 Mei, empat tahun silam. Pengunduran diri Soeharto sebaiknya langsung diikuti dengan pembubaran MPR. "Sebab, MPR tak lain adalah bikinan Soeharto," kata budayawan Emha Ainun Najib saat berdialog lewat telepon dengan reporter SCTV Bayu Sutiyono, Selasa (21/5) siang. Jika dicermati, krisis yang terjadi hingga kini adalah buah dari perasaan gembira yang berlebihan sehingga terlena dari tujuan reformasi yang sebenarnya: mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menegakkan supremasi hukum.

Menurut Cak Nun--demikian ia kerap disapa--saat itu, pembubaran Majelis sebaiknya langsung dibuntuti dengan pembentukan lembaga MPRS atau Komite Reformasi yang bertugas menggelar pemilihan umum secepatnya. "Atau paling lambat enam bulan setelah Mei," ujar Cak Nun. Sayangnya, tak seorang pun berinisiatif untuk itu. Ketika ditanya soal dirinya yang juga bergeming, Cak Nun mengungkapkan bahwa sejak 21 Mei 1998 ia berjanji tak akan mencampuri dunia perpolitikan.

Lengser-nya Soeharto, di mata Cak Nun, disebabkan tiga faktor. Pertama, desakan mahasiswa dan rakyat Indonesia, kedua, mundurnya sejumlah menteri yang selama ini mendukungnya, dan terakhir, penolakan Nurcholish Madjid ketika ditunjuk Soeharto menjadi anggota Komite Reformasi. Seusai lengser, peluang menjabat presiden merujuk kepada Ketua Muhammadiyah Amien Rais. "Namun, Nurcholish Madjid gagal menjelaskan kepada Amien perihal misi reformasi, sehingga Amien menolak tawaran tersebut," kata Cak Nun.

Cak Nun menambahkan, pascakejatuhan Soeharto, sebenarnya ada waktu yang tepat buat melakukan reformasi, yaitu ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Saat itu, ada rekonsiliasi dari tokoh-tokoh politik di Indonesia. "Namun, Gus Dur--panggilan Abdurrahman Wahid--tak cukup arif menjadi presiden," kata Cak Nun. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan yang pada akhirnya memunculkan situasi seperti masa Soeharto. "Habis, orang-orangnya memang (seperti) Soeharto juga," Cak Nun melanjutkan. Situasi ini, paling tidak akan terus bertahan hingga 2007. Kemungkinan, pemegang kekuasaan akan dilanjutkan militer. Sebab, selain orang merindukan saat-saat Soeharto berkuasa: ekonomi stabil dan harga sembako murah, militer adalah organisasi yang paling solid.

Cak Nun mengaku kini lebih memfokuskan diri dengan memberi perhatian kepada masyarakat lapisan bawah. Sebab, keberadaan kalangan akar rumput itu tak pernah sekalipun ditengok para tokoh politik. Parpol tak pernah memberikan pendidikan politik kepada mereka. Akibatnya, rakyat kecil tak mempunyai wacana mengenai dunia perpolitikan di Tanah Air. "Rakyat hanya diperhatikan jika suara mereka dibutuhkan dalam Pemilu," ujar Cak Nun, ketus.(SID)