Dinamika Politik Golkar Jelang Penetapan Ketua Umum Baru

Terkait calon tunggal, Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan, rapat pleno DPP partainya, masih belum jelas apakah memang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan memilih ketua umum definitif atau tidak. Karena, ini bisa menimbulkan risiko politik ke depannya dengan membuka peluang menggantikan Ketum hanya dengan rapat pleno bukan Munaslub.

"Ini cukup berisiko. Saya tidak mempermasalahkan figurnya, kalau pak Airlangga layak sekali memimpin partai Golkar, hrmat sama beliau. Cuma saya mengatakan apakah tepat kalau kemudian pleno partai bisa menonaktifkan ketua umum dan bisa mengangkat ketua umum baru," tegas Priyo.

Ketua umum, menurut dia, dipilih di Munas atau Munaslub. "Kelak suatu hari ketua umum berbeda pandangan, dia dilengserkan hanya oleh pleno partai di Jakarta, bagaimana? Padahal dia dipilih oleh Munas. Itu yang saya ingatkan," imbuh dia.

Menurut Priyo, dengan dibukanya kandidat lain, maka dirinya akan mempertimbangkan maju. Ini untuk demokrasi di Golkar sendiri.

"Jadi kalau membuka lebar pada semua kandidat, saya akan mempertimbangkan maju. Kalau ditutup ya bagaimana mau maju.‎ Kedua, saya ingin bangun nilai khas Golkar yaitu demokratis," tutur Priyo.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pakat Golkar Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, yang disebut akan maju menyebut melihat nanti bagaimana keadannya.

"Kelanjutannya nanti aja. Lihat kondisi," tandas Titiek.