Syarat Masuk OECD, Pemerintah Garap Aturan Penyuapan dalam UU Tipikor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tindak pidana foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Sebagai langkah konkret, aturan tersebut kini sedang disiapkan melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi memenuhi persyaratan utama aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemenuhan regulasi foreign bribery menjadi salah satu tugas krusial pemerintah karena instrumen tersebut merupakan standar mutlak bagi calon anggota OECD.

“Kita belum punya, jadi ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing maupun regulator asing. Nah, itu yang sekarang sedang kita persiapkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mematangkan sejumlah poin perubahan dalam regulasi pemberantasan korupsi untuk mengakomodasi ketentuan penyuapan lintas negara tersebut. Dalam prosesnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan masukan teknis.

“Tadi Wakil Ketua KPK juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun direvisi untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tipikor,” tambah Airlangga.

Ia menegaskan, pengaturan foreign bribery menjadi salah satu poin utama dalam usulan revisi UU Tipikor. Namun, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan memasukkan aturan ini melalui undang-undang lain yang relevan dengan penindakan pidana suap.

“Itu nanti salah satu usulannya masuk di Undang-Undang Tipikor yang sedang direvisi,” tuturnya.

Kebutuhan akan regulasi ini terbilang mendesak lantaran Indonesia saat ini baru memenuhi sekitar 80 persen dari total standar dan persyaratan aksesi OECD. Pemerintah pun menetapkan aturan foreign bribery sebagai salah satu dari tiga prioritas legislasi yang ditargetkan rampung pada 2027, berdampingan dengan revisi UU Statistik dan UU Persaingan Usaha.

“Progres sementara secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen. Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal krusial yang memerlukan penyesuaian serta kelengkapan perundang-undangan,” pungkas Airlangga.