Jalan Terjal Perppu Ormas

Liputan6.com, Jakarta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas, yang tengah digodok di DPR RI untuk segera menjadi undang-undang, tidak berjalan mulus.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu yang menolak Rancangan Undang-Undang Ormas. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut, sikap tersebut merupakan hak partainya sebagaimana diamanatkan undang-undang.

"Menolak, jadi Undang-Undang Dasar memberi ruang untuk menyetujui atau menolak. Dan kami menolak," ucap Hidayat di Kompleks DPR RI Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Sikap tersebut, kata Hidayat, berdasarkan mayoritas ormas-ormas yang diundang ke Komisi II dan dimintai pendapatnya. Mayoritas dari mereka tidak setuju dengan hadirnya Undang-undang Ormas.

"Mayoritas menyatakan Perppu itu membahayakan Ormas dan tidak sesuai dengan prinsip keormasan, yang bahkan pada era orde baru," kata Hidayat.

Rancangan Undang-Undang Ormas juga tidak menyertakan pembinaan pada ormas. Bila kemudian ada ormas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila langsung berhadapan dengan penindakan.

Hidayat membantah sikap PKS yang menolak Perppu Ormas disamakan dengan antipancasila, apalagi mendukung radikalisme.

"Kami tegaskan PKS bukan mengabaikan pengamalan Pancasila," ujar Hidayat.