Sukses

Mensesneg: Heru Budi Jabat Kasetpres Bukan karena Dekat Jokowi

Pratikno menegaskan, Heru dipilih karena mendapat nilai tertinggi dalam tes yang dilaluinya.

Liputan6.com, Jakarta - Isu miring berembus di balik terpilihnya Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Faktor kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memperlancar jalan Heru mendapat jabatan baru ini.

Namun, hal ini dibantah Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dia menegaskan, Heru dipilih karena mendapat nilai tertinggi dalam tes yang dilaluinya.

"Karena memang yang bersangkutan memang ranking yang pertama. Jadi wajar," kata Pratikno usai melantik Heru di Aula Gedung III Kemensesneg, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Pratikno menjelaskan pemilihan pejabat eselon I sudah melalui seleksi dan tes dari tim Panitia Seleksi. Sistem open bidding membuat setiap PNS bisa mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan.

Tim Pansel diketuai oleh Wamen PAN-RB Eko Prasodjo. Tim akan menyeleksi semua PNS yang mendaftarkan diri. Setelah melewati serangkaian tes, pansel memutuskan 3 nama teratas. Ketiga nama ini dibawa ke Tim Penilai Akhir (TPA) untuk dibahas. Pada rapat inilah diputuskan nama yang terpilih.

"Pak Heru memang menjadi kandidat dengan nilai tertinggi. Saya cek ke panitia ini bener enggak, oh iya benar. Ya karena pengalamannya sudah luas," imbuh Praktikno.

Dia mengatakan, jabatan Kasetpres tidak hanya mengerjakan tugas yang berkaitan dengan keprotokoleran. Kasetpres juga bertanggung jawab atas akuntabilitas, manajemen, penganggaran, perencanaan, pengawasan. Untuk itu, Heru dinilai tepat menempati posisi itu.

"Memang kita mencari orang dengan pengalaman yang komprehensif," pungkas dia.

Heru dikenal cukup dekat dengan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Heru saat itu dipercaya menjadi Kepala Biro KDH-KLN. Setahun kemudian, Heru diangkat menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Karier Heru terus menanjak hingga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2015 yang kini berubah nama menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Heru Budi Hartono nyaris kehilangan karier birokratnya ketika bersedia menjadi bakal calon wakil gubernur mendamping Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melalui jalur independen. Hanya saja, hal itu tidak terjadi karena Ahok memilih jalur partai bersama Djarot.

 

Saksikan video di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.