Menyisir Jejak Korupsi E-KTP dari Nyanyian Nazaruddin

Nazaruddin mengungkap ada aliran dana pengadaan Elektronik KTP (E-KTP) kepada sejumlah elite partai politik tertentu yang masih duduk di DPR. Dia mengungkapnya sejak 2013 lalu.

Pengacara Elza Syarif mengatakan, sejumlah elite itu diduga terlibat korupsi dalam proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Disinyalir telah terjadi penggelembungan harga hingga 45 persen.

Namun, dia enggan mengungkapkan siapa saja anggota dewan yang terlibat dalam mega proyek tersebut. Dia berdalih baru dapat menyebutkan inisialnya saja, lantaran kasus ini tengah diproses KPK.

"Inisialnya itu ada SN dan AU. Lalu dari DPR itu ada MM, Olly DK, MA. Sementara dari pelaksananya AN, terus AS termasuk Nazaruddin juga terlibat. Terus ada GA, EG. Sudah itu dulu. Nanti lagi," singkat Elza di Gedung KPK, usai mendampingi pemeriksaan Nazarudin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2013.

Elza pun mengaku ada bukti-bukti di kertas lainnya. Dokumen itu pun sudah diserahkan kepada penyidik KPK untuk diproses. "Ada semua bukti-bukti sudah rapi. Tapi kasusnya masih dalam penyelidikan," pungkas Elza.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi proyek E-KTP pada 2011-2012 sebagai salah satu kasus besar yang tengah ditanganinya. Sudah ada dua tersangka dalam kasus tersebut. Untuk menelusuri kembali kasus ini, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi.

"Sampai sekarang sudah 110 yang kita panggil," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, R‎abu 16 November 2016.

Dia juga tak membantah kasus E-KTP ini rumit. Selain karena sudah lama, sejumlah saksi sudah purna tugas.

"Agak pelik memang ini kasus. Disamping sudah lama, orang-orangnya sudah pensiun," kata Basaria.

Dia mengatakan, penyidik harus bekerja keras dalam mengusut tuntas kasus ini. Sebab, dia menggarisbawahi, kasus ini tak cuma melibatkan dua tersangka yakni eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Irman, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP, Sugiharto.