Liputan6.com, Jakarta - Sidang kasus peredaran narkoba yang membuat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjadi pesakitan kembali digelar pada, Kamis (13/4/2023). Sidang digelar dengan agenda pembacan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukum.
Teddy Minahasa merasa kasus narkoba yang menjerat dirinya banyak kejanggalan dan rekayasa. Dia merasa ada yang tak suka dengan kiprahnya memberantas judi, narkoba, hingga prostitusi. Mereka yang tak suka, menurut Teddy akhirnya mencoba menyingkirkannya dengan perkara ini.
"Saya memang menjadi target dari kelompok tertentu, baik dari internal maupun eksternal Polri. Banyak pihak yang merasa terusik atau tidak nyaman dengan langkah-langkah konkret saya dalam memberantas judi dan narkoba yang tanpa kompromi," ujar Teddy dalam pleidoi, Kamis (13/4/2023).
Jenderal bintang dua itu merinci beberapa fakta yang mengarah pada konspirasi dan rekayasa dalam kasus narkoba yang menjeratnya ini. Pertama, kata Teddy yakni terkait proses penetapan tersangka yang janggal.
Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan baik sebagai saksi atau apa pun.
"Padahal sudah jelas bahwa prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini mengesankan bahwa saya memang dibidik untuk dijatuhkan. Dan sekarang terbukti bukan hanya dijatuhkan, namun dibinasakan," kata Teddy.
Kedua menurut Teddy, terkait alat bukti yang janggal. Dia merasa penetapannya sebagai tersangka berdasar pada dua alat bukti yang melanggar ketentuan undang-undang. Dimana alat bukti dinyatakan sah apabila dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan standar operasional prosedur yang sesuai dengan UU ITE.
"Penetapan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka (saksi mahkota) dan alat bukti elektronik berupa percakapan chat WA yang berasal dari hasil ekstraksi HP milik tersangka lain, bukan dari HP saya," kata dia.
"Namun, bukti percakapan chat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 UU ITE, dimana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong," dia menambahkan.
Mengenakan baju batik bercorak warna warni, Irjen Teddy Minahasa langsung beranjak dari kursi sidang usai mendengar amar putusan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia terlihat bersikap biasa saja setelah JPU menuntutnya dengan hukuman mati terkait kasus...