Moeldoko Protes Panglima Militer Malaysia Soal Narkoba

Ade menuturkan, jumlah armada kapal TNI AL belum dapat menyeimbangi 81.000 kilometer luas garis pantai Nusantara yang membentang. Sehingga yang paling mungkin dilakukan mengamankan wilayah perairan RI dari para  penyelundup ialah dengan meningkatkan koordinasi antarnegara untuk melakukan pertukaran informasi.

Selain menjalin hubungan dengan pihak luar, Ade menegaskan pihaknya juga harus menggandeng sejumlah instansi pemerintahan. Nantinya, instansi tersebut bersinergi dalam menekan penyelundupan narkoba.

"Kita butuh kerja sama yang baik dengan intelijen. Tidak hanya (intelijen) di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri untuk mengetahui dimana saja kemungkinan para pengedar masuk," ujar Ade

Selain itu, lanjut dia, perlu ada kerja sama dengan instansi pemerintah yang memiliki alutsista di laut seperti KKP dan imigrasi laut.

Intinya untuk menciptakan wilayah perairan yang aman dalam keterbatasan armada, hubungan kerja sama lintas instansi dan negara harus kembali direkatkan.

"Yang bisa mengatasi masalah narkoba adalah kerja sama lintasnya harus kuat," tukas Ade.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar menggandeng TNI untuk terlibat dalam kegiatan operasi penangkapan bandar atau pengedar narkoba. Kekuatan personel TNI diperlukan terutama untuk menjangkau lokasi persembunyian bandar narkoba yang sulit terjamah.

"(Isi MoU) Lebih fokus pada TNI untuk penyediaan tenaga dalam bidang operasi-operasi," terang Anang usai menandatangani MoU tersebut di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Anang menambahkan, bantuan TNI dalam bidang rehabilitasi dan pencegahan pun termasuk dalam lembar nota kesepahaman itu. BNN melibatkan TNI dalam kegiatan rehabilitasi guna meminjam Resimen Induk Militer Kodam (Rindam) sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba.

"Jadi untuk rehabilitasi yang kita sasar masyarakat, dan tenaga yang merehabilitasinya dari TNI. TNI akan kita latih untuk memiliki kemampuan merehabilitasi penyalahguna narkotika," ujar Anang.

Anang menjelaskan, kerja sama instansi antinarkoba dengan instansi militer sudah terlaksana di negara-negara lain. Ia pun menilai hal ini patut dicontoh, karena sarana rehabilitasi BNN sendiri saat ini hanya mampu menampung 2.000 pecandu narkotika.

"Kami mendapat contoh dari negara lain. Contohnya Thailand, bagaimana mereka bisa merehabilitasi warganya yang menjadi korban narkoba secara masif. Kabinet memberi kami anggaran untuk mengeksekusi program rehabilitasi pecandu dengan target 200 ribu orang," tandas Anang. (Ali)