JK: Soal UN Bocor, Ujian Diulang, Percetakan Harus Dihukum

Pesan JK di Konferensi Besar XV Fatayat NU — Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Bocornya soal Ujian Nasional (UN) jurusan IPA dalam bentuk PDF melalui Google Drive membuat geram Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pria yang karib disapa JK itu akan memberikan sanksi tegas pada percetakan yang membocorkan soal tersebut.

"Diberikan sanksi yang besar kepada orang itu dan sanksi yang besar kepada percetakan. Kalau percetakan berbuat itu, maka tidak lagi dikasih pekerjaan. Kalau perlu harus bayar kerugian negara," kata JK di Kantor ‎Wapres, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

‎JK juga menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan untuk mendata berapa sekolah yang mendapat soal bocor tersebut. Anies pun menyanggupi pendataan akan selesai dalam 2 hari.

"Itu kan kejahatan. Saya suruh instruksikan untuk meneliti sejauh mana dampak kejahatan itu yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan. Kalau memang ada dampaknya di suatu daerah, maka di daerah itu, sekolah yang kena, dilakukan ujian ulang," ujar JK.

JK menuturkan, ‎semua biaya ujian ulang itu akan ditanggung pihak percetakan. Ini merupakan salah satu bentuk sanksi karena lalai dengan membocorkannya pada publik.

"‎Sekolah yang kena dampak kebocoran soal, diulang ujiannya, dan yang bayar itu percetakan. Harus dihukum itu percetakan," cetus dia.

Namun demikian, JK menerangkan kebocoran soal di Google Drive ini termasuk skala kecil. "Soal ujian itu kan 10 ribu jenisnya, yang bocor cuma 30. Jadi kecil sekali," tandas JK.

Surat untuk Google

‎Menindaklanjuti kebocoran 30 paket soal Ujian Nasional (UN) 2015 yang tersebar via layanan berbagi dokumen Google Drive, Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Google.

Di dalam bocoran surat bertajuk 'Laporan penggunaan Google Drive untuk menyimpan dokumen rahasia Ujian Nasional' itu pihak Kemdikbud meminta bantuan Google untuk memblokir seluruh akses ke laman Google Drive yang memuat konten bocoran soal UN 2015 tersebut.

"Dengan ini saya (Anies Baswedan) meminta pihak Google, Inc. mengambil segala macam tindakan untuk menghentikan akses kepada dokumen-dokumen tersebut. Kecepatan dalam merespon hal ini akan sangat kami hargai," tulis Anies di dalam surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor pusat Google di 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Amerika Serikat.

Surat resmi kementerian yang dikirimkan kepada Google ini tertanggal 13 April 2015. Atau dengan kata lain, bertepatan dengan ditemukannya indikasi kebocoran soal UN 2015. (Mvi/Sss)