Istana: Jokowi Belum Perlu ke DPR untuk Jelaskan soal Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi tidak memenuhi panggilan DPR yang memintanya menjelaskan secara langsung soal batalnya pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun Jokowi telah mengutus 2 menteri untuk menggantikannya menghadiri undangan DPR.

Kedua utusan Jokowi tersebut, yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Seperti diungkapkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Setahu saya yang sudah diputuskan hanya beberapa menteri yang bertemu dengan pimpinan DPR dulu. Lalu nanti hasil pertemuan itu dilaporkan kepada Presiden," ujar Andi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

‎Andi menilai, untuk saat ini kehadiran Jokowi di DPR dirasa belum diperlukan. Sebab, menurut dia, penjelasan seperti yang diminta para anggota dewan telah diberikan Jokowi melalui surat yang telah dilayangkan sebelumnya.

Dia mengatakan, hadir atau tidaknya Jokowi di DPR nanti tergantung dari hasil pertemuan 2 menteri dengan anggota dewan. "Ditunggu hasil pembicaraan para menteri itu dengan pimpinan DPR. Ditunggu saja hasil komunikasi ini," ujar dia.

Selain itu, Andi juga membantah tudingan yang menyebut jika komunikasi antara pemerintah dan DPR tidak berjalan dengan baik. Menurut dia, selama ini pemerintah telah melakukan komunikasi cukup intensif dengan DPR melalui beberapa menteri untuk menjelaskan ihwal mengenai pengajuan calon tunggal Kapolri pengganti Budi Gunawan.

"Kami sudah melakukannya, antara lain dengan melakukan interaksi terlebih dahulu antara pimpinan DPR dengan para menteri. Ditunggu hasil komunikasi ini," pungkas Andi.

Dipastikan Hadir

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku ditugaskan menjadwalkan ulang rapat konsultasi DPR dengan Presiden Jokowi.

"Rencananya besok atau Senin (6 April) rapat konsultasinya. Rapat konsultasi itu akan bahas calon Kapolri, APBN-P dan Perppu KPK. Tapi materinya saya tak bisa sampaikan disini karena nanti disampaikan oleh Presiden," ujar Tedjo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat konsultasi DPR bersama Presiden Jokowi sedianya digelar Rabu ini. Namun Tedjo menjelaskan, penjadwalan ulang rapat konsultasi dilakukan karena Jokowi tak bisa hadir.

"Hari ini beliau (Presiden Jokowi) masih menerima penjelasan tentang rencana Konferensi Asia-Afrika. Tadi minta saya dengan Mendagri konsultasi dulu dan kemungkinan besok atau lusa (sudah menerima jadwal) tergantung kesiapan para pimpinan DPR," kata dia.

Rapat konsultasi tersebut, sambung dia, tidak digelar di DPR. "Betul, rapat konsultasi itu akan diadakan di DPR," pungkas Tedjo. (Ndy/Yus)