Pemprov dan DPRD Sultra Sepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta PPAS Tahun 2023

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (21/9/2023). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Abudraahman Saleh.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

"Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Presiden RI," ujar Andap melalui keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).

Andap menjelaskan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan Beragama.

"Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri," papar Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

"Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra," terang dia.