Ahok ke Komisi III DPR, Bahas Banjir Jakarta?

Anggota Komisi III Arsul Sani mengaku belum dapat memastikan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Ahok di DPR.

Diterbitkan 10 Februari 2015, 19:46 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menyambangi Komisi III DPR RI malam ini.

Anggota Komisi III Arsul Sani pun membenarkan adanya pertemuan tersebut. Meski demikian, dirinya belum bisa memastikan kehadiran orang nomor satu di Jakarta itu.

"Belum pasti. Karena belum ada pemberitahuan pembatalan. Cuma ada undangan rapat itu melalui SMS (pesan singkat). Jadi saya belum bisa memastikan jadi atau tidak, dibatalkan atau tidak karena belum ada pemberitahuan," ujar Arsul saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Politisi PPP itu juga belum dapat memastikan agenda pertemuan itu, apakah terkait pembahasan aturan Pemda Jakarta ataupun konsultasi hukum. Begitu juga soal banjir Jakarta. Sebab, meski pun dirinya mendapat undangan namun tidak dijelaskan perihal yang akan dibahas dalam undangan itu.

"Mungkin tentang konsultasi hukum di Jakarta. Karena di undangannya tidak ada rincian pembahasan rapat. Bisa aja konsultasi tentang bis hibah yang sampai sekarang belum bisa dipakai, bisa juga soal aturan Pemda yang belum dijalankan. Semua bisa berkembang nanti," tandas Asrul.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dijadwalkan akan bertemu anggota Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta sekitar Pukul 20.00 WIB. (Rmn/Sun)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Ahok
  • liputan6
    Banjir Jakarta adalah fenomena berulang yang disebabkan oleh berbagai faktor, menimbulkan dampak signifikan, dan memerlukan penanganan serta sistem peringatan dini yang efektif.
    Banjir Jakarta
  • DPR RI