KPK Didesak Usut Proyek Komunikasi Pengamanan Pilpres Rp 57,4 M

Liputan6.com, Jakarta- Indonesian Police Watch (IPW) mendesak KPK segera mengusut proses proyek pengadaan Alat Komunikasi Peralatan Khusus Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres) senilai Rp 57,4 miliar. Dinilai ada keanehan dalam proyek tersebut.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, ada dugaan dalam proyek tersebut terjadi kongkalikong untuk menggerogoti anggaran negara. Padahal proses Pilpres 2014 sudah selesai, tapi Polri dan Polda Metro Jaya justru dinilai melakukan proyek yang terkesan aneh.

"Keanehan proyek ini terlihat dari penetapan pemenangnya pada 18 Juli 2014. Lalu, surat penunjukan penyedia barang atau jasanya pada 24 Juli 2014 dan penandatanganan kontraknya pada 25 Juli 2014," ujar Neta di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Padahal, pelaksanaan Pilpres 2014 berlangsung 9 Juli 2014. Artinya, kata Neta, proyek pengadaan Alkomsus ini tidak berguna dan tidak bermanfaat, karena sudah lewat momentumnya.

"Seharusnya Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini digunakan sejak pasangan capres-cawapres mendaftar ke KPU hingga pelaksanaan Pilpres 9 Juli," ujar dia.

Meski polisi berhasil mengawal proses pesta demokrasi tanpa Alkomsus Pam Capres-Cawapres, lanjut dia, namun kondisi ini ternyata dinilai mengeruk keuntungan pribadi dengan membuat proyek yang dianggap tidak wajar.

"KPK jangan takut dengan jenderal-jendral polisi yang hendak memperkaya diri dari proyek aneh ini," ujar Neta.

Dari kasus proyek pengadaan Alkomsus ini, kata dia, terlihat para Jenderal Polri tidak pernah jera untuk korupsi setelah terbongkarnya korupsi simulator SIM Rp 500 miliar.

"Padahal saat ini saja Polri masih tersandera kasus korupsi proyek tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) 2011 Rp 450 miliar yang mangkrak di Bareskrim," tandas Neta. (Sss)