Sukses

Ketua Komisi IX DPR: Mafia TKI Selalu Terkait Aparat

Liputan6.com, Jakarta - KPK dan Bareskrim Polri melakukan inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sidak dilakukan terkait adanya dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terkait hal itu, Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning angkat bicara. Menurut Ribka, tak mungkin dugaan pemerasan TKI ini hanya melibatkan 'cere-cere'. Dalam hal ini misalnya preman yang sekaligus berperan sebagai calo.

Ribka menilai, dipastikan ada oknum-oknum lain terlibat. Selain oknum Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), diduga ada oknum aparat keamanan seperti TNI dan Polisi.

"Ada kerja sama. Ada oknum tentaranya, ada oknum polisinya. Memang dari dulu seperti itu," kata Ribka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014).

Ribka melihat, dugaan pemerasan itu dipastikan telah terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu terakhir. Dan dugaan pemerasan itu juga diduga dilakukan oknum-oknum aparat.

"Mafia-mafia TKI itu selalu terkait aparat. Nggak mungkin melakukan kejahatan dengan berulang kali tak terkait aparat," kata Ribka.

Lebih jauh Ribka menilai ada permasalahan lain terkait TKI. Yakni antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BNP2TKI). Menurutnya, BNP2TKI maupun Kemenakertrans saling lempar kesalahan dan tanggung jawab.

"Kementerian saja ribut terus dengan BNP2TKI. BNP2TKI, ketika dia mengirim TKI bilangnya ini hak mereka, ketika TKI ada bermasalah bilangya itu bukan domain mereka, domainnya Kemenakertrans," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

KPK bersama sejumlah lembaga sebelumnya sidak terhadap Pelayanan Kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat 25 Juli 2014 malam hingga Sabtu 26 Juli 2014 dinihari. Dalam sidak bersama Kepolisian RI, Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Angkasa Pura II itu diamankan setidaknya 18 orang.

Dari mereka yang diamankan di antaranya adalah 1 oknum TNI dan 2 oknum Polri, termasuk beberapa preman yang juga diduga berperan dan menjadi bagian dari rantai pemerasan terhadap TKI.

Selain itu, sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap TKI, bukan tak mungkin BNP2TKI ikut terlibat dalam rantai pemerasan itu. Karenanya, KPK juga akan mendalami permasalahan ini. Jika diperlukan, pendalaman juga akan menyasar ke instansi-instansi terkait, tak terkecuali BNP2TKI.