Ribka Tjiptaning Proletariyati (1 Juli 1959) adalah ketua Komisi IX DPR RI periode 2009 2014. Wanita kelahiran Yogyakarta ini merupakan perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sewaktu kecil, Ribka hidup dalam ekonomi yang berkecukupan, karena ayahnya dikenal sebagai konglomerat pemilik lima pabrik besar. Namun, hal tersebut berubah total saat terjadi tragedi 30 September 1965. Saat itu Ribka sedang duduk di TK Nol Besar, dan ayahnya tidak pernah kembali ke rumah, lalu ibunya dibawa oleh tentara.

Di DPR, Ribka juga menjadi anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dirinya pernah menjadi calon dan memenangkan legislatif dari DAPIL Jawa Barat IV pada pemilihan legislatif 2014.

Ribka: "Aturan Baru JHT Jauh dari Semangat UU BPJS"

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengecam aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai Jaminan Hari Tua (JHT). Sebab para peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya meskipun mereka sudah menjadi anggota selama 5 tahun 1 bulan.

Berdasarkan peraturan yang baru, dana JHT baru bisa diambil pada saat pensiun ketika karyawan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun.

"Ini pembunuhan massal buruh kalau saya lihat. Jadi jauh dari semangat UU BPJS yang kita bikin sebenarnya," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Alasan Ribka Tjiptaning Dinilai Tak Cocok jadi Menkes

Ada beberapa nama yang mencuat jadi kandidat menteri kesehatan untuk era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hingga berita ini ditulis, nama Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati paling banyak mendapat dukungan versi www.kabinetrakyat.org. Namun tidak sedikit yang menolaknya. Salah satunya, mantan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kartono Muhammad.

Bukan tanpa alasan dokter senior ini menyatakan ketidakberpihakannya terhadap Ribka Tjiptaning. Pertama, Ribka adalah sosok yang menurutnya tak memiliki integritas.

"Ia menghilangkan ayat yang menyebut tembakau sebagai zat adiktif dalam UU Kesehatan," tegas Kartono seperti saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (8/8/2014)