Ribka Tjiptaning PDIP: Tanpa Reformasi, Tidak Ada Anak Tukang Kayu Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengeklaim peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998.

"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi," ujar Ribka dalam peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

Kudatuli merupakan peristiwa kelam yang menimpa PDIP, di mana, dilakukan ambil alih secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi pada 27 Juli 1996.

Ribka Tjiptaning mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. Menurut dia, dengan adanya reformasi semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin.

"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," ucap Ribka.

Lebih lanjut, Ribka juga mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan. Dia menilai, masih banyak kader yang tidak tahu apa itu Kudatuli 1996.

"Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah," kata dia.

"Perjuangan PDIP masih belum selesai. Peristiwa Kudatuli harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat," tandas Ribka.

Sebelumnya, peristiwa 27 Juli 1996 tercatat kelam dalam sejarah politik Indonesia dan dikenal dengan nama Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Insiden berdarah itu terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Pada Sabtu pagi kala itu, terjadi penyerangan terhadap kantor yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri. Akibat serangan tersebut lima orang dilaporkan meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka.

Berdasarkan catatan Liputan6.com yang dihimpun dari berbagai sumber. Peristiwa itu meletupkan kerusuhan yang meluas di beberapa wilayah Jakarta, khususnya kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, dan Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung juga terbakar.

Pemerintah saat itu menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang kerusuhan. Sejumlah aktivis PRD pun ditangkap dan dipenjara. Budiman Sudjatmiko, salah satu pentolan PRD, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan vonisnya bahkan terberat dalam kasus ini.

Di balik tragedi ini, muncul dugaan bahwa Kongres PDI di Medan merupakan rekayasa rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, untuk menjegal kepemimpinan Megawati. Namun upaya itu mendapat perlawanan dari para pendukung Megawati yang selama berminggu-minggu menggelar mimbar bebas di kantor partai.

Mimbar bebas tersebut menjadi ruang ekspresi bagi para aktivis dan tokoh penentang Orde Baru, sekaligus menyulut kesadaran publik terhadap otoritarianisme penguasa. Ketika pengambilalihan paksa dilakukan, para simpatisan Megawati melakukan perlawanan.

Komnas HAM mencatat, dalam tragedi Kudatuli, lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, baik dari kalangan sipil maupun aparat dan 136 lainnya ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Sayangnya, proses hukum atas tragedi ini tak berjalan tuntas. Pengadilan koneksitas yang digelar di era pemerintahan Presiden Megawati hanya berhasil memvonis ringan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung, yang dinyatakan bersalah karena melempar batu dan mengerahkan massa. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari.

Sementara itu, dua perwira militer yang diajukan ke pengadilan, mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya Kolonel CZI Budi Purnama dan Letnan Satu (Inf) Suharto dari Kompi C Detasemen Intel dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.

Mengutip artikel Majalah Tempo: Diponegoro 58, Suatu Hari Pada 1996 Edisi 26 Juli 2004, Megawati diduga tahu rencana penyerangan kantor PDI pada 27 Juli.

Kala itu, Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega, Soesilo Muslim melaporkan melalui sambungan telepon dengan terburu-buru adanya serangan terhadap kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, tempat dirinya sedang berada. Muslim mengaku baru saja menolak tawaran Komandan Kodim dan Kepala Polres Jakarta Pusat yang memintanya menyerah dan meninggalkan kantor itu.

Dari Kebagusan, Megawati memberi perintah. "Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa." Gagang telepon kembali diletakkan.

Megawati ditemani oleh staf pribadinya, Ricardo, yang kemudian menjadi Wakil Sekjen Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK). Dalam situasi itu, Ricardo mencoba menghubungi nomor telepon ruang Ketua Umum di Jalan Diponegoro.

Belum lama obrolan, terdengar suara pintu didobrak. Suara tendangan dan pukulan terdengar menghantam segala benda di ruangan itu, termasuk jeritan orang-orang dipukul.

"Ini keadaannya sudah enggak bener, Mbak," kata Ricardo kepada Megawati, yang tampak makin gelisah. "Sekarang saya mau bilang apa, mau ngapain? Sudah, kamu temani saya di sini," jawab Mega.

Ricardo juga mendapat perintah untuk memusnahkan sejumlah dokumen yang kira-kira tidak baik, begitu istilahnya. Tidak lama, satu per satu tokoh pendukung Megawati datang, mulai dari Sophan Sophiaan, Mangara Siahaan, Dimyati Hartono, Eros Djarot, dan beberapa tokoh lainnya.

Semua mendesak Megawati turun ke lapangan. Mereka menangis, namun siap jika Megawati memerintahkan serangan balik.

"Kita semua sudah stay di Kebagusan," kata Eros.

Tidak tahu mau apa, satu per satu kemudian meninggalkan Kebagusan sekitar pukul tiga sore. Tiba-tiba, sebuah pesan melalui faksimile berisikan daftar korban masuk ke Kebagusan. Alamat pengirimnya kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang letaknya kira-kira 100 meter dari kantor PDI yang diambil alih.

"Entah siapa yang mengirim, karena saya tahu saat itu LBH sudah diduduki militer," kata Ricardo.