Sukses

Jokowi `Mengader` Ahok

Jokowi dan Ahok blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama.

Liputan6.com, Jakarta - Ini kisah dua pucuk pimpinan Ibukota, Jokowi dan Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu blusukan bareng. Kegiatan yang belum pernah mereka lakukan bersama. Bagi Jokowi, ini memang biasa. Tapi bagi Ahok, ini baru pertama.

Ada apa? Mengapa setelah setahun bertahta di Ibukota baru blusukan bareng? Mengapa pula blusukan bareng itu dilakukan menjelang pemilu? Itulah segumpal tanya dari beberapa kalangan. Khususnya bagi insan politik.

Ada yang menerka-nerka. Apakah kabar yang menyebut Jokowi menjadi calon presiden PDIP akan segera jadi kenyataan? Apakah blusukan bareng itu sebagai pertanda rumor itu benar adanya? Apakah Jokowi tengah ‘mengader’ Ahok yang kelak akan menggantikannya? Belum ada jua jawabnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo yang dikonfirmasi terkaan-terkaan itu terus mengelak. Dugaan ‘sinyal-sinyal’ itu malah dia plesetkan. Yang jelas, kata dia, PDIP belum memutuskan siapa capresnya dalam pemilu tahun ini. Semua menunggu titah Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum.

"Belum ada keputusan apa-apa dari Ibu Ketua Umum (Megawati), tunggu sampai tanggal 9 April dulu. Kalau sinyal HP saya bagus penuh pagi ini," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

"Soal nama siapa capres PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, setelah mencermati gelagat perkembangan dinamika politik nasional. Dan tentunya hasil pemilu legislatif," tambah Tjahjo.

Pun demikian dengan Ahok. Pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini hanya tertawa saat dikonfirmasi blusukan itu sebagai latihan menjadi Gubernur bila Jokowi maju sebagai calon presiden.

Namun dengan nada bercanda, Ahok mengatakan duet blusukannya ini sebagai kode pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Bukan untuk melatihnya sebagai Gubernur DKI, menggantikan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Kenapa sih kamu nggak lihatnya kami itu sebagai pasangan capres dan cawapres? Kamu lihatnya gubernur saja sih," ujar mantan politisi Golkar dan Bupati Belitung Timur saat mengikuti Jokowi ke Kali Jodo, Petogogan, Jatinegara, dan Cijantung itu.

Pelajaran Ahok

Apapun tafsiran atas blusukan ke empat daerah ini, yang jelas ada pelajaran bagi Ahok. Setidaknya, itulah yang diutrakan Ahok saat melihat bangunan Kampung Deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kalau langsung lihat gini kan saya jadi tahu juga kondisi aslinya," ucap Ahok yang terlihat antusias mengikuti blusukan Jokowi ini.

Ya, Ahok memang merasa lebih tahu permasalahan warga jika turun ke lapangan. Saat berkunjung ke Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Ahok yang satu mobil dengan Jokowi juga menemukan sejumlah pelajaran saat melihat bangunan yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Bangunan-bangunan itu rencananya akan dibongkar. "Tadi kan di Kalijodo lihat saja sendiri, nanti dibongkar lah, bangunannya saja seperti itu. Lihat di luar saja kelihatan ada nona hitam, nona manis, nona putih," tutur Ahok.

Ahok pun mengakui tak gampang menirukan gaya blusukan Jokowi. Aktivitas itu, cukup melelahkan. Sebab, harus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. "Capek. Macet dimana-mana," kata dia. Sampai-sampai Ahok merasa lapar dibuatnya.

"Efektif sih blusukan itu untuk mengawasi kerja dinas. Tapi kalau kita sudah membuat sistem lalu sistem itu sudah jalan, blusukan tidak perlu lagi," imbuh Veronica Tan ini.

Yang jelas bagi Ahok, blusukan ini bukan sebuah pencitraan. Agenda ini, kata dia, benar-benar untuk menyerap keinginan warga. "Pak Jokowi ingin kita tahu persepsi di lapangan, kalau nggak ikut, saya kan nggak tahu sistem, selama ini kan saya hanya terima laporan saja," ujar dia.

Saat tiba di Pasar Ciplak, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahok bahkan membagi-bagikan kartu namanya kepada warga yang mengadukan permasalahan yang mereka dialami.

"Ini kalau ada apa-apa bisa hubungi ke nomor saya. Ini kartu nama saya, tolong dibagikan juga ke teman-teman yang lain," ucap Ahok.

‘Prospek’ Jokowi

Sementara, Jokowi yang selama ini disebut sebagai calon capres potensial terus menikmati popularitas daalam berbagai survey. Posisinya selalu di atas meski diadu dengan tokoh sekaliber Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkat, dan bahkan ketua umunya di PDIP, Megawati.

Desas-desus bahkan menyebut PDIP akan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang. Namun, saat ditanya soal kabar itu, Jokowi terdiam sejenak. Raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Ia kemudian menutup mulutnya pertanda tak mau menjawab pertanyaan itu.

"Itu kabar dari mana? Siapa yang ngomong?" tanya Jokowi. Seperti biasa, Jokowi mengatakan apapun keputusan soal calon presiden ditentukan partai. Jokowi tak mau lagi meladeni desas-desus itu.

Mentereng di sejumlah survei capres, tak membuat Jokowi lepas dari kekurangan dan kritikan. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk bahkan menilai Jokowi belum lolos Leadership Pass Way, untuk memimpin Indonesia. Sebab, politisi PDIP yang akrib disapa Jokowi itu belum menunjukkan hasil signifikan di mata publik selama menjadi pemimpin.

"Leadership Pass Way itu teori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat," sindir Hamdi.

Hamdi menjelaskan, teori Leadership Pass Way yang didapatnya karena Indonesia masih banyak masalah, terutama di jalur publik atau politik. Bila mengikuti Leadership Pass Way yang tertib menurutnya hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

"Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata," tutur dia.

Pemimpin di militer dan dunia bisnis atau sektor privat, kata Hamdi, tidak melihat usia atau pun suku untuk bisa naik menjadi pemimpin. Bila Jokowi, dinilainya belum bisa lolos dalam tahap-tahap itu, dari sektor bisnis sebagai pemimpin belum terlihat.

"Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan mebel. Tapi itu juga tidak menunjukkan sebuah kesuksesan di perusahaanya," ujar Hamdi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.